Sambungan artikel PERTAMA
Oleh: Tika Af’idah
Sementara Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin yang mengutuk resolusi PBB yang memungkinkan tindakan tentara di Libya sebagai “seruan Perang Salib pada abad pertengahan” dan mengecam Washington untuk kesiapannya memamerkan kekuatan. [Afsel: NATO Salah Gunakan Resolusi PBB tentang Libya, Republika.co.id, Selasa, 14 Juni 2011]
Banyak pengamat menyebutkab, serangan NATO ke Libya adalah karena minyak. Pendapat ini disampaikan pengamat politik internasiona, Alfred Hackensberger.
“Negara-negara NATO tidak melakukannya dengan suka rela, untuk menegakkan demokrasi di Libya. Yang utama adalah kepentingan, sumber minyak, engaruh dan kekuasaan. Pemenang utama mungkin Qatar, yang mendukung pemberontak tanpa syarat apapun. Dan pemberontak mengatakan, siapa yang membantu mereka akan diperhitungkan dalam penandatanganan perjanjian minyak,“ demikian ditambahkan Hackensberger dikutip Deutsche Welle.
Kasus Timor-Timur, Libya mungkin tak akan jauh beda dengan Suriah dan Papua. Dengan alasan HAM, dan demokrasi, Barat menggunakan PBB memaksakan Papua akan lepas dari Indonesia.
Harap ingat, tambang yang dikuasai oleh perusahaan Freeport Amerika, bernama Tambang Grasberg atau Grasberg Mine adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.
Tambang ini terletak di provinsi Papua di Indonesia dekat latitude -4,053 dan longitude 137,116, (satelitte view) dan dimiliki oleh Freeport yang berbasis di AS (67.3%), Rio Tinto Group (13%), Pemerintah Indonesia hanya (9.3%) dan PT Indocopper Investama Corporation (9%).
Operator tambang ini adalah PT Freeport Indonesia (anak perusahaan dari Freeport McMoran Copper and Gold). Biaya membangun tambang di atas pegunungan Jayawijaya ini sebesar 3 miliar dolar AS.
Pada 2004, tambang ini diperkirakan memiliki cadangan 46 juta ons emas. Pada 2006 produksinya adalah 610.800 ton tembaga; 58.474.392 gram emas; dan 174.458.971 gram perak. [Setelah Mesir, Libya, Kini Suriah, Target AS Selanjutnya adalah Papua, indocropcircles.wordpress.com]
Faktanya, PT Freeport di Papua telah mengadu domba antara aparat keamanan dengan rakyat maupun buruh-buruh.
Pihak-pihak asing yang berusaha mempermainkan konflik supaya mereka bisa dengan aman mengeruk kekayaan Papua. Kemudian gerakan separatis yang boleh jadi dibiayai oleh asing supaya Papua merdeka, sehingga pihak asing bisa sesuka hatinya mengeruk kekayaan Papua. Keuntungan PT Freeport Indonesia yang mencapai 70 triliun rupiah pertahun besarnya tidak sebanding dengan besarnya kesejahteraan yang diberikan PT Freeport kepada karyawan dan masyarakatnya.
Cara-cara di Timor-Timur, Libya, Suriah boleh jadi akan akan diterapkan di Papua. Barat akan mengangkat gerakan separatis Papua mendeklarasikan kemerdekaannya. Karena itu, Republik Federal Papua Barat (Federal Republic of West Papua) kemudian mendaftarkan proklamasi kemerdekaan mereka kepada Dewan Keamanan PBB pada Februari 2012 untuk mendapatkan pengakuan internasional.
Sejak saat itu, para pendukung Papua Merdeka mulai menggunakan strategi diplomasi untuk merebut simpati internasional. Karena itu tokoh separatis Papua di Inggris Benny Wenda mulai mendekat ke Amerika.
Sejak diproklamasikan tahun 2012, Federal Republic of West Papua juga semakin memperkuat jejaring politik luar negeri mereka. Puncaknya adalah pada 4 Maret 2014, ketika Perdana Menteri Vanuatu Moana Carcasses Katokai Kalosil berpidato pada Sidang Tingkat Tinggi ke-25 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.
Dalam pidatonya, PM Vanuatu mendorong komunitas internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat. PM Vanuatu menilai bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 cacat hukum dan penuh rekayasa. Agaknya, pengakuan negara-negara pasifik terhadap Papua akan menjadi agenda penting yang segera direalisasikan.[Papua Merdeka Tinggal Menghitung Hari?, indonesianreview.com].
Sementara itu, pasca kerusuhan Tolikara, muncul ke public fenomena Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang sangat ‘berkuasa’ di Papua dan ditengarai lebih dekat ke Israel. Dalam Situs Gereja Injili di Indonesia, GIDI, (http://www.pusatgidi.org/ind/israel), sampai 23 Juli 2015, masih memasang Piagam Kerjasama kelompok GIDI itu dengan Israel.
Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mencuat setelah kasus pembakaran masjid di Tolikara dan munculnya surat pelarangan ibadah agama lain dan jilbab di Tolikara juga mengharuskan mengecat pagar dan kios dengan bendera Negara Israel.
Tanda-tanda ini tidaklah bisa dibiarkan atau dianggap sepele. Jika tidak, bangsa Indonesia akan menyesal ketika Papua lepas dari Indonesia.*
Penulis alumni Fakultas Ilmu Komunikasi UNAIR
