Oleh: Imam Nawawi
Dukungan PDI Perjuangan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah resmi ditetapkan. Beragam pandangan mengemuka seketika pasca konferensi pers di DPP PDI Perjuangan (20/9).
Pengurus Besar HMI dalam rilisnya ke media menuding PDIP khianati Wong Cilik. Karena Ahok dinilai telah berbuat tidak adil terhadap rakyat kecil di Jakarta selama ini. Dan, PDIP sebagai partai yang lahir di era reformasi mestinya menjadikan rakyat kecil sebagai pihak yang diperjuangkan, bukan orang bermodal.
Namun, dalam politik, terutama partai politik, menargetkan kekuasaan adalah hal paling menarik. Soal siapa orangnya tidak jadi masalah, yang penting kalkulasi untuk mendapatkan kemenangan telah ditetapkan. Apalagi, dalam banyak pengalaman, suara Wong Cilik bisa dikondisikan dengan beragam cara kelancunggan yang dilazimkan.
Jika mengacu pada apa yang ditulis Firmanzah dalam karyanya Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas apa yang dilakukan oleh PDIP mendukung Ahok sungguh telah bertolak belakang dengan harapan-harapan Wong Cilik.
Ketika suatu partai memiliki image ‘peduli terhadap Wong Cilik, maka partai tersebut telah melakukan serangkaian aktivitas keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Program kerja dan implementasi partai politik di masa lalu menunjukkan hal-hal yang terkait dalam pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Reputasi yang dibangun oleh partai politik tersebut juga kedekatan dengan golongan masyarakat terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.
Tetapi, apa yang selama ini Ahok lakukan belum ada – untuk tidak mengatakan sama sekali tidak ada – keberpihakan konkret yang memuliakan Wong Cilik. Warga Luar Batang di Jakarta Utara adalah bukti betapa Wong Cilik justru bersatu melawan kebengisan sang petahana ini.
Dengan kata lain, PDIP telah menciderai image-nya sendiri yang selama ini cukup melekat sebagai partai yang membela Wong Cilik. Tetapi, dalam hitungan politik partai, jelas pilihan yang diluar nalar Wong Cilik itu justru yang terbaik dan harus dilakukan.
Dahulu, partai politik akan memilih sosok yang populer di kalangan masyarakat. Maka tidak heran jika dalam lembaran politik bangsa ini, pernah ada masa dimana selebritis berbondong-bondong masuk partai politik dan mencalonkan diri. Tetapi, nampaknya kini sudah berbeda, pilihan lebih dikarenakan mana yang menguntungkan. Dan, dalam nalar partai politik, logika tersebut adalah lumrah.
Lantas bagaimana dengan kita sendiri alias Wong Cilik?
Menyikapi politik seperti pemilu atau pilkada sebelum-sebelumnya jelas tidak akan membawa dampak perubahan, apalagi perbaikan nasib. Justru jika tidak mau berubah malah akan menjadi sasaran gusur tahap selanjutnya. Oleh karena itu, Wong Cilik sendiri harus melek politik, mengenal siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang memang track record-nya benar-benar konkret membela kepentingan Wong Cilik.
Risalah Istiqlal bisa menjadi satu referensi bagaimana membangun sikap politik Wong Cilik, yang di antaranya agar menolak, melawan, dan melaporkan segala bentuk suap, baik itu berbentuk money politic maupun serangan fajar.
Wong Cilik sudah harus sadar bahwa hiburan saat kampanye, senyuman saat merapat ke komunitas Wong Cilik dan kaos serta uang yang diberikan saat kampanye maupun yang disebut serangan fajar justru adalah pemantik penderitaan lebih besar yang pasti terjadi di masa mendatang. Belajarlah dari bagaimana dulu kala Jokowi – Ahok bermanuver, seolah-olah ada harapan, tetapi, faktanya justru DKI Jakarta diwarnai banyak penggusuran.
Sisi lain, perhatian terhadap media. Ini juga penting agar Wong Cilik tidak lagi menelan mentah-mentah tayangan dan berita-berita soal calon gubernur dan wakil gubernur yang pro Wong Cilik. Cukuplah lihat data bagaimana selama ini sang calon memperlakukan Wong Cilik. Inilah sikap yang mesti diambil agar nasib Wong Cilik benar-benar bisa berubah. Dengan kata lain, cerdaslah menggunakan hak politik sebagai Wong Cilik agar tidak terus menjadi korban orang-orang licik dalam politik.
Gunakanlah hak politik Wong Cilik secara cerdik. Dalam politik ada tiga hak yang dimiliki Wong Cilik. Pertama, hak memilih dalam pemilu. Kedua, hak menyatakan pendapat dan berasosiasi. Ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan lembaga-lembaga negara yang menyimpang dari kewenangannya.
Kini saatnya Wong Cilik melek politik, terutama bagi umat Islam. Jangan lagi terkecoh dengan ungkapan dikotomis para sekularis yang mengatakan agama jangan dibawa-bawa ke politik. Menolak pemimpin non Muslim adalah SARA dan sebagainya. Sebab seorang Dr. Schacht saja berkata, “Islam lebih dari sekadar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik” (Lihat buku karya DR. M. Dhiauddin Rais yang berjudul An-Nahariyatu as-Siyasatul Islamiyah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Teori Politik Islam” halaman 6).
Dengan demikian, di era digital, Wong Cilik jangan lagi menjadi pihak yang pasif. Aktiflah melakukan diskusi atau membentuk aliansi agar perubahan yang menjadi mimpi-mimpi besar Wong Cilik benar-benar dapat diwujudkan. Sebab, kini era dimana Wong Cilik tidak bisa mengunyah brand partai politik. Tetapi butuh langsung track record dari siapa yang dicalonkan untuk memimpin Wong Cilik. Jika tidak, selamanya Wong Cilik akan jadi tumbal para politisi yang picik dan Wong Licik.*
Pegiat Aliansi Gerakan Indonesia Baru (AGIB)
