Selasa, 22 November 2005
Hidayatullah.com–Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld mengakui, berperang di Iraq merupakan sebuah kesalahan. Rumsfeld dalam wawancaranya dengan CNN seraya menghindari tanggungjawabnya dalam invasi ke Iraq, juga mengatakan, “Serangan terhadap Irak merupakan sebuah kesalahan yang berdasarkan informasi CIA kepada pemerintah Bush.”
Rumsfeld dalam wawancara tersebut juga tidak dapat menjelaskan dengan baik mengenai dua alasan utama AS untuk menyerang Iraq, yaitu keberadaan senjata pembunuh massal di Iraq dan keterkaitan Saddam dengan Al-Qaeda.
Rumsfeld dalam kesempatan tersebut berupaya untuk mengalihkan alasan lain dalam invasi AS ke Iraq, seperti ketidakpedulian Saddam terhadap resolusi PBB.
Setelah beberapa tahun membisu mengenai kejahatan perang Saddam dalam melawan Iran dan Kurdi, Rumsfeld mengakui bahwa Iraq termasuk kategori negara-negara teroris. Namun Rumsfeld juga tak menyinggung apakah Israel juga teroris.
Baca Juga
Rumsfeld dalam wawancara tersebut juga meminta maaf kepada rakyat AS atas kekeliruan pemerintah Bush dalam mengambil kebijakan untuk menyerang Iraq.
Namun, Rumsfeld dalam kesempatan lain justru tidak memperdulikan opini umum mengenai penarikan mundur tentara AS dari Irak secepat mungkin, dan menolak untuk menetapkan batas waktu keluarnya tentara AS dari Iraq.
Rumsfeld mengakui bahwa keputusannya untuk menginvasi Iraq pada tahun 2003 lalu adalah sebuah kesalahan.
Rumsfeld mengakui bahwa tingkat kekecewaan rakyat AS terhadap keputusan pemerintah dalam menginvasi Iraq kian hari kian bertambah. Menurutnya, jika sejak awal bisa dipastikan bahwa Iraq memang tidak memiliki senjata pembunuh massal, invasi tersebut tidak pernah terjadi.
Richard Clarck, seorang mantan pejabat Gedung Putih, juga menyatakan bahwa rencana penyerangan ke Irak sudah mulai disusun Rumsfeld beberapa saat pasca peristiwa 11 September. Menurut Clarck, Rumsfeld menyebut serangan ke Iraq sebagai tindakan balasan.
Dalam wawancaranya dengan CNN tersebut, Rumsfeld juga mengisyaratkan kemungkinan penarikan sebagian pasukan AS dari Irak pasca pemilu parlemen tanggal 15 Desember mendatang. (irib)
