Kamis, 1 Desember 2005
Hidayatullah.com–Menteri Luar Negeri, Nur Hassan Wirajuda, menegaskan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel masih belum akan terjadi dalam waktu dekat namun hubungan non politik bisa dilaksanakan dengan penekanan pada bidang perekonomian.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, kemarin. Wirajuda yang datang beserta seluruh jajarannya, menyatakan, kedekatan hubungan Indonesia dengan Israel saat ini memiliki penekanan kepentingan terhadap pendirian negara Palestina yang berdaulat di atas tanah airnya sendiri.
"Walaupun kita mengadakan kontak dengan negara itu, misi utama kita di Palestina. Indonesia merasa terpanggil untuk bersama membantu meningkatkan pembangunan kapasitas Palestina," katanya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I, Theo L Sambuaga, dan keempat wakil serta anggota komisi itu.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Slamet Effendi Yusuf, melontarkan gagasan bahwa belakangan ini penolakan masyarakat atas kedekatan dan kontak pemerintah Indonesia dengan Israel cenderung tidak sebesar beberapa dasawarsa lalu.
Makna dari kenyataan itu, katanya, masyarakat sudah menerima kenyataan bahwa Israel adalah satu negara yang eksis dan memiliki peran tertentu dalam skala global. Dia setuju dengan kepentingan Indonesia atas Palestina namun jika tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel maka misi bisa terhambat.
"Apa tidak lebih baik ditingkatkan saja hubungan diplomatik kita dengan Israel ini? Keuntungan lain dari hal itu adalah, kita bisa langsung menerjuni akar masalah terorisme yang terjadi juga di Tanah Air. Untuk hal itu kita bisa langsung urun rembug," katanya.
Menanggapi masalah itu, Wirajuda menyatakan, sebetulnya kenyataan di Tanah Air yang cenderung melemah penolakannya atas negara Israel tidak terlepas dari langkah petinggi Israel, Ariel Sharon, yang berani menentang arus di partainya, Partai Likud, untuk menciptakan perdamaian di Palestina dan Israel.
Sharon, katanya, mendapat tentangan sangat keras di dalam negerinya untuk menjalin kontak langsung dengan para pemimpin Arab, sekalipun Presiden Mesir, Hosni Mubarak, sangat memuji langkah ini.
"Posisi agak mirip adalah dengan Cina dan Taiwan dimana kita konsisten dengan kebijakan satu Cina. Kita bisa manfaatkan segenap potensi ekonomi dengan Taiwan namun tidak di bidang politik," katanya.(ant/cha)
