Hidayatullah.com–Presiden Mesir Hosni Mubarak menyebut permintaan Perdana Menteri Israel agar Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi telah menghancurkan kesempatan bagi perdamaian.
Mubarak bereaksi terhadap pernyataan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang untuk pertama kali menyetujui pendirian negara Palestina.
Namun, Israel mengajukan syarat. Salah satu mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan demiliterisasi satu negara Palestina.
Otorita Palestina dan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, mengecam pidato itu.
Namun, Amerika Serikat dan Uni Eropa mengatakan pernyataan itu sebagai satu langkah ke arah yang benar.
Pihak Palestina menolak syarat-syarat yang diajukan Netanyahu untuk mewujudkan solusi dua negara. Netanyahu dipandang “melumpuhkan” proses perdamaian.
Dalam pidato mengenai kebijakan pemerintahnya, PM Netanyahu menerima berdirinya negara Palestina, tapi hanya jika Palestina didemiliterisasi atau tanpa keberadaan militer.
Mahmoud Abbas mengatakan, pernyataan itu menantang sikap Palestina, Arab, dan Amerika Serikat.
Dalam pidato penting, beberapa pekan setelah Presiden Barack Obama mendesak Netanyahu agar menyetujui rencana dua negara, ia mengatakan, Palestina harus menerima Israel sebagai negara Yahudi.
Netanyahu juga mengatakan, negara Palestina tidak boleh memiliki angkata bersenjata, tidak boleh memegang kendali atas ruang wilayah udaranya, dan tidak memiliki cara untuk menyelundupkan persenjataan.
Sementara itu, jurubicara Abbas, Nabil Abu Rdainah mengatakan, “Pernyataan Netanyahu itu mensabotase semua prakarsa, melumpuhkan semua upaya yang dilakukan, dan menantang sikap Palestina, Arab, dan Amerika,” lapor kantor berita Reuters.
Sementara itu jurubicara Palestina Saeb Erekat mengatakan, pidato Netanyahu itu “menutup pintu menuju perundingan status permanen”.
“Kami minta dunia agar tidak diakali oleh penggunaan istilah negara Palestina, sebab dia menetapkan batasannya,” ujarnya.
Di Gaza, jurubicara Hamas Sami Abu Zuhri menggambarkan pidato Netanyahu “rasis” dan mendesak negara-negara Arab agar “menyusun penentangan lebih tegas” terhadap Israel. [bbc/hidayatullah.com]