Hidayatullah.com–Amerika Serikat menyisakan 50.000 pasukannya di Iraq. Pemerintahan Obama akan mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan dengan tentara bayaran swasta.
Tentara sewaan itu nantinya akan diberi tanggungjawab menjaga lima benteng pertahanan yang ditinggalkan militer AS, dan misi-misi lain yang biasa dilakukan oleh tentara pemerintah. Demikian The New York Times melaporkan (19/8).
Sebagaimana diketahui, Rabu malam atau Kamis dini hari (19/8/2010), brigade tempur Stryker menjadi pasukan AS yang paling akhir keluar dari Iraq dan meninggalkan 50.000 rekan sejawatnya yang lain di negeri 1001 malam (baca berita kami sebelumnya, “AS Sisakan 50.000++ Personil, Perang Iraq Belum Usai”).
Sekitar 7.000 tenaga keamanan swasta akan melanjutkan tugas-tugas yang selama ini diemban pasukan AS yang ditarik pulang. Angka itu lebih dari dua kali lipat jumlah tentara bayaran yang ada sekarang.
Mengutip seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya, The New York Times (19/8/2010) menyebutkan bahwa para kontraktor tentara sewaan itu akan mengoperasikan radar peringatan serangan musuh, mencari bom pinggir jalan, dan menerbangkan pesawat-pesawat tanpa awak. Mereka juga bertugas dalam “unit reaksi cepat” yang diterjunkan guna menolong penduduk sipil.
Kedengarannya tugas yang diemban para tentara bayaran itu bak pekerjaan pahlawan.
Lebih dari 1.200 tugas yang sekarang ditangani pasukan AS akan dilimpahkan secara bertahap kepada sipil AS (tentara bayaran) atau pemerintah Iraq.
Departemen Luar Negeri AS sekarang sedang mempersiapkan staf untuk misi mereka selanjutnya, berencana membeli 60 kendaraan antiranjau darat dari Pentagon dan menambah jumlah kendaraan yang dilengkapi senjata menjadi 1.320 buah.
Mereka juga akan menambah jumlah pesawatnya dari 1 menjadi 3 dan helikopter dari 17 menjadi 39 buah. Semuanya akan dikemudikan oleh personil tentara swasta.
Tingginya angka tenaga keamanan swasta itu sebenarnya riskan, mengingat selama ini mereka sering terlibat dalam pembunuhan warga sipil Iraq, sehingga rawan terjadi konflik dengan pemerintah setempat.
Namun tentara yang disewa Deplu AS itu kabarnya tidak akan memiliki imunitas dari tuntutan pengadilan Iraq dan wajib mendaftarkan perusahaan dan keberadaan mereka kepada pemerintah di sana. Mereka juga akan mendapatkan pengawasan ekstra dari pejabat keamanan regional Deplu AS di Iraq. [di/nyt/hidayatullah.com]
