Hidayatullah.com–Sebuah tantangan yang tidak sembarangan karena orang ini yang memberikan dukungan suara. Partai kanan populis, Partai untuk Kebebasan pimpinan Wilders tidak punya menteri di kabinet itu, tapi memberikan dukungan suara di parlemen.
Prioritas Wilders adalah memerangi penyebaran Islam. Ketika Mark Rutte sedang dilantik sebagai Perdana Menteri, salah seorang tokoh penting Partai untuk Kebebasan, Barry Madlener mengatakan kebijakan partai ini dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran Islam di Belanda.
Perdana Menteri Rutte tidak sependapat:
“Saya tidak menyibukkan diri dengan Islam. Itu juga sebabnya PVV tidak ikut berkuasa. Kami tidak sependapat dalam memandang Islam, tapi mereka berhak memberikan argumen itu.”
Pengaruh
Rutte dan mitra pemerintahannya sepakat bahwa mereka berbeda pendapat soal interpretasi mengenai kebijakan imigrasi. Tetapi kebijakan itu sendiri telah disepakati. Yang jelas Geert Wilders terlibat dalam perumusan banyak kebijakan yang akan dijalankan.
Pengaruh Wilders terhadap rencana koalisi terasa, khususnya dalam kebijakan imigrasi dan integrasi yang lebih ketat. Sebagai contoh, proses reunifikasi keluarga akan menjadi lebih sulit, paspor baru Belanda akan bersyarat, dan pemegang kewarganegaraan ganda, bisa lebih mudah kehilangan paspor Belandanya.
Gerd Leers dari partai Kristen Demokrat dan mantan walikota Maastricht, ditunjuk sebagai Menteri urusan Imigrasi dan Suaka. Ia adalah orang yang bertugas menjalankan kebijakan imigrasi.
Celah Pintu
Leers yang dikenal dengan pendekatan garis keras, menyadari bahwa kebijakan ini berat, tapi muncul dari hati. Dia menjaga pintu yang masih memiliki celah. Ia melihat ke depan dengan pernuh perhatian.
“Tahun-tahun mendatang ini mari kita sama-sama menjalankan kesepakatan ini. Dan mari kita bekerjasama dalam memberikan gambaran baik dalam mengurus permasalahan yang ada. Secara bertahap kita membutuhkan orang-orang baik datang ke negeri ini. Mereka pasti akan datang dan mereka juga welkom.”
Hubungan Tegang
Sebelum diangkat sebagai menteri, Leers bertemu dengan Geert Wilders. Dia menegaskan, itu adalah pertemuan biasa, dan dia menjelaskan kepada Geert Wilders bahwa Leers sendiri bertanggung jawab atas kebijakan imigrasi. Wilders, pada gilirannya mengatakan bahwa ia percaya Leers akan menerapkan kebijakan pemerintah, dan bahwa arus imigrasi dari negara Muslim akan dipangkas separoh dalam empat tahun ke depan.
Hubungan antara Leers dan Wilders dipastikan akan tegang, apalagi di masa lalu Leers adalah pengkritik tajam Wilders. Dia pernah menyebut pemimpin Partai untuk Kebebasan itu sebagai “perwujudan dari penyembur sampah di internet.”
Misi NATO
Menteri lain yang akan merasakan pengaruh Wilders adalah Menteri baru Pertahanan, Hans Hillen. Pasukan Belanda baru saja ditarik dari provinsi Uruzgan, setelah empat tahun menjalankan misi NATO di Afghanistan. Di masa mendatang pasukan Belanda kemungkinan berpartisipasi lagi.
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Jika Belanda yang tersohor sebagai anti-Islam, berkat Geert Wilders, ini bisa menimbulkan masalah keselamatan tentara Belanda yang menjalankan misi di negara-negara Muslim. Menteri baru Pertahanan Hans Hillen mengatakan bahwa diplomat Belanda harus bekerja lebih keras untuk menjelaskan niat baik Belanda.
“Tugas kita sekarang adalah menunjukkan bahwa ungkapan kita bisa disaksikan dunia -baik di dunia islam maupun lainnya- sudah jelas kami melakukan tugas yang baik, kami akan menjalankan tugas itu didasari rasa tanggungjawab. Dan menunjukkan bahwa kabinet tidak punya prasangka apapun tentang Islam.”
Belanda berbalik arah, dan politikus yang menganggap Islam sebagai ideologi berbahaya sekarang berada dekat dengan sepektrum kekuasaan. Setiap anggota kabinet baru pimpinan Mark Rutte menyadari bahwa ini butuh penjelasan. [rnw/hidayatullah.com]