Hidayatullah.com–Arab Saudi, Rabu (29/06/2011), menyatakan tidak akan lagi mengeluarkan visa buat pekerja rumah tangga dari Indonesia dan Filipina. Hal itu dilakukan karena persyaratan ketat dan ketentuan yang dinilai tidak adil yang diberlakukan dua negara itu.
“Kementerian Tenaga Kerja akan berhenti mengeluarkan visa kerja bagi pekerja rumah tangga untuk Filipina dan Indonesia mulai Sabtu (2 Juli),” kata Hattab Bin Saleh Al-Anzi, juru bicara Departemen Tenaga Kerja Arab Saudi, seperti dikutip Arab News.
Al-Anzi mengatakan, agen perekrut Saudi akan tetap merekrut pekerja domestik termasuk pembantu rumah tangga dari berbagai negara, kecuali Indonesia dan Filipina. Keputusan lain datang setelah beberapa negara pengekspor tenaga kerja lain berminat untuk mengirim pembantu rumah tangga untuk bekerja di keluarga Saudi. Ia juga menambahkan, larangan perekrutan akan diterapkan secara ketat.
Sebelumnya, Indonesia mengatakan akan melarang warganya untuk sementara bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi setelah insiden pemenggalan kepala seorang pembantu bernama Ruyati, yang membunuh majikannya, pada awal bulan ini. Indonesia akan memberlakukan larangan tersebut mulai 1 Agustus dan bertekad tetap mempertahankan larangan tersebut sampai pemerintah Saudi setuju menandatangani nota kesepahaman (MoU), yang berisi perlindungan atas pekerja Indonesia.
Berdasarkan perkiraan pemerintah Filipina, ada sekitar lebih dari 1,2 juta orang Filipina yang bekerja di Saudi, sekitar 15 persen atau 180.000 adalah pekerja domestik seperti pembantu dan supir. Sementara, lebih dari satu juta pekerja Indonesia berada di Saudi dan sebagian besar adalah pembantu rumah tangga.
Baca Juga
Negara Afrika
Sebelumnya, merespon keputusan Pemerintah RI untuk menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Arab Saudi, Ketua Komite Nasional untuk Perekrutan Saudi, Sa’d Al Badah mendesak pihak terkait di Kerajaan Saudi untuk menghentikan perekrutan pembantu asal Indonesia, dan mengganti alternatif dengan merekrut pembantu lainnya dari Negara Ethiopia.
Sa’d Al Badah juga menyatakan bahwa keputusan Pemerintah RI tersebut tidak mempengaruhi pasar Saudi, karena masih adanya banyak alternatif.
Menurutnya, Ethiopia mulai mengirim pekerja wanita mereka dengan harga yang bersaing dengan waktu yang singkat. Demikian pula Kenya dan Nepal, demikian ujar Sa’ad , dilansir media lokal Saudi, Ukadz (24/6/2011).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
