Hidayatullah.com–Ketua Muasasah Wilayah Asia Tenggara Arab Saudi, Muhammad Zuhair Sedayu menyatakan, tak diberikannya kuota tambahan kepada Indonesia untuk menjaga kenyamanan jemaah haji agar tidak terlalu berdesak-desakan karena Masjidil Haram sedang diperluas.
Zuhair di sela penyambutan kloter pertama dari Polonia Medan yang mendarat di Bandara King Abdul Azis Jeddah, Jumat (21/09/2012), mengatakan, dampak perluasan tersebut juga dilakukan pembongkaran 1700 gedung dan hotel di sekitar Masjidil Haram dan rencana pembangunan gedung-gedung baru.
Kerajaan Saudi juga sedang merancang pembangunan monorel dan jalan lingkar untuk mempermudah jemaah ke Baitullah.
Dijelaskannya juga bahwa kuota jemaah Indonesia setiap tahun bertambah karena di tahun-tahum sebelumnya jumlah masih di bawah 200.000 tetapi kini sudah mencapai sekitar 211.000.
Di tempat yang sama Dubes RI Gatot Abdullah Mansur menyatakan, hingga saat ini belum ada keterangan resmi Kerajaan Saudi tentang penolakan usulan penambahan kuota Indonesia yang berjumlah 30.000.
Baca Juga
“Jawaban atas usulan tersebut akan disampaikan langsung ke Mentri Agama RI,” kata Gatot.
Dari informasi yang diterimanya memang seperti yang disampaikan oleh Ketua Muasasah Asia Tenggara karena Kerajaan Saudi memprioritaskan kenyamanan dan keamanan jemaah.
Di samping itu Kerajaan sedang melakukan pembangunan besar-besaran di sekitar Masjidil Haram.
“Mungkin dua hingga tiga tahun ke depan baru selesai dan kapasitas dan daya tampung Masjidil Haram akan bertambah, begitu juga dengan ketersediaan pemukiman bagi jemaah di sekitarnya,” kata Gatot, dalam pemberitaan Antara.
Dengan adanya fasilitas monorel maka jemaah yang jauh dari masjid jadi tidak akan bermasalah karena ada transportasi nyaman yang mengantarnya.
Mengenai rencana keikutsertaan Indonesia dalam pembangunan apartemen di sekitar Masjidil Haram, Gatot mengatakan, Kerajaan tidak mengizinkan pihak lain turut serta membangun apartemen yang menjadi bagian dari pembenahan apartemen dan hotel di sekitarnya.
Pembangunan gedung-gedung baru di sekitar Masjidil Haram menjadi tanggungjawab Kerajaan Saudi sepenuhnya. “Pemerintah Saudi sangat memperhatikan kepentingan warga Mekkah yang memiliki tanah di sekitar Masjidil Haram,” kata Gatot.*
