Hidayatullah.com—Pimpinan lembaga penyiaran publik berpengaruh di Jepang, NHK, dalam pernyataan pertamanya setelah diangkat mengatakan bahwa pada masa Perang Dunia Kedua Jepang selalu memberlakukan kebijakan Jugun Ianfu di negara-negara yang didudukinya.
Katsuto Momii, yang diangkat Perdana Menteri Shinzo Abe menjadi pimpinan NHK hari Sabtu (26/1/2014), mengatakan kebijakan menjadikan para wanita sebagai budak seks di negara-negara yang didudukinya selama PD II juga dilakukan di Eropa.
“Apakah bisa kita katakan tidak ada di Jerman atau Prancis? Itu ada di seluruh Eropa,” kata Momii dikutip AFP.
“Jugun Ianfu (wanita penghibur) menurut moral saat ini adalah buruk,” imbuhnya. “Tetapi merupakan fakta pada masa-masa itu.”
Menurut banyak sejarawan, sekitar 200.000 wanita dari Korea, China, Filipina, Indonesia dan lainnya dipaksa menjadi pelacur untuk melayani kebutuhan seks tentara Jepang di wilayah-wilayah yang didudukinya selama perang.
Baca Juga
Tahun 1993 kepala jurubicara pemerintah Jepang ketika itu Yohei Kono menyampaikan permintaan maaf kepada orang-orang yang pernah menjadi budak seks dan mengakui peran Jepang dalam penderitaan yang mereka alami.
Namun pada tahun 2007, Shinzo Abe yang sekarang menjadi perdana menteri, mengatakan bahwa tidak ada bukti langsung yang menunjukkan Jepang pernah memaksa para wanita menjadi pelacur.
Menurut koran Asahi Shimbun, setelah mengakui adanya kebijakan Jugun Ianfu oleh Jepang, Momii menarik pernyataannya tersebut.
Momii, 70, bekas wakil pimpinan perusahaan perdagangan Mitsui, konon adalah orang pilihan Abe untuk mengepalai NHK.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
