Hidayatullah.com—Taliban Afghanistan hari Sabtu (23/1/2016) meminta pembebasan tahanan politik sebagai salah satu syarat untuk mengajak pihaknya duduk di meja perundingan guna mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 15 tahun.
Dilansir Reuters, kelompok Taliban meminta sejumlah syarat agar perundingan bisa dilakukan, di antaranya pembebasan sejumlah tahanan politik (yang belum diketahui siapa saja), penghapusan nama Taliban dari daftar hitam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pencairan kembali aset-aset mereka, pencabutan larangan bepergian para tokohnya, serta Taliban diperbolehkan memiliki kantor politik yang diakui secara resmi.
Itu adalah “beberapa langkah awal yang diperlukan untuk perdamaian,” kata Taliban dalam sebuah pernyataannya. “Tanpa itu, kemajuan menuju perdamaian tidak mungkin diwujudkan.”
Thomas Ruttig, co-director Analysts Network di Kabul, mengatakan Taliban cukup konsisten dalam tuntutannya dan dia skeptis dorongan terakhir itu akan membawa hasil.
“Tuntutan pembebasan apa yang mereka sebut tahanan-tahanan politik juga sudah diagendakan dalam pembicaraan-pembicaraan sebelumnya,” kata Ruttig. Tuntutan terakhir ini bukan pertanda bahwa “Taliban bersedia ikut perundingan dalam waktu dekat.”
Tuntutan pembebasan tahanan politik oleh Taliban tersebut dikemukakan satu hari setelah wakil kelompok itu dan sejumlah mantan pejabat Afghanistan menghadiri sebuah pertemuan di Qatar yang digelar oleh Pugwash Conferences on Science and World Affairs, kelompok krisis pemenang hadiah Nobel Perdamaian.*