Hidayatullah.com—Sebuah komite di Senat Amerika Serikat hari Kamis (25/5/2016) meloloskan rancangan undang-undang kebijakan pertahanan bernilai $716 miliar, yang di dalamnya juga termaktub upaya pencegahan pembelian pesawat F-35 Joint Strike Fighter buatan Lockheed Martin oleh Turki.
Dilansir Reuters, amandemen terhadap National Defense Authorization Act (NDAA), yang diusulkan senator Jeanne Shaheen (Dem) dan senator Thom Tillis (Rep), akan menghapus Turki dari program pengadaan F-35 setelah otoritas di negara itu menahan seorang warganegara AS Andrew Brunson, kata kantor Shaheen.
Brunson, seorang pastor, terancam penjara 35 tahun karena didakwa terlibat terorisme dan spionase di pengadilan Turki bulan ini. Dia sudah menjalani penahanan sejak 2016.
Pelarangan pembelian F-35 oleh pemerintah Ankara itu juga berkaitan dengan tindakan Turki –yang merupakan anggota NATO– membuat kesepakatan dengan Rusia pada Desember 2017 untuk pembelian sistem pertahanan antimisil darat ke udara S-400. Ankara mengatakan pembelian S-400 itu untuk memperkuat pertahanannya di daerah perbatasan dengan Suriah guna menghadapi ISIS dan pasukan Kurdi.
Menurut kantor Shaheen, keinginan Turki membeli sistem pertahanan antimisil dari Rusia itu dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum yang berlaku di AS.
Baca Juga
Sebelumnya Turki pernah mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembalasan jika Amerika Serikat memberlakukan undang-undang yang melarang penjualan senjata ke negaranya.
Turki berencana membeli lebih dari 100 pesawat F-35 dan telah melakukan pembicaraan dengan Washington perihal pembelian rudal-rudal Patriot.
Rencana Turki untuk membeli S-400, yang tidak kompatibel dengan sistem NATO, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu-sekutunya di pakta pertahanan itu. Terlebih Rusia sudah hadir dalam konflik di Timur Tengah.
NDAA masih harus melewati beberapa tahap lagi untuk menjadi undang-undang yang berlaku efektif. Hari Kamis, wakil rakyat di House of Representatives (majelis rendah parlemen AS) sudah meloloskan RUU versinya. Kedua RUU itu harus dirundingkan dan disepakati terlebih dahulu sebelum diputuskan melalui voting.*
