Hidayatullah.com—Kepala negara Republik Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa menyita seluruh aset terpidana koruptor dan menggunakannya untuk kepentingan sosial.
Dilansir RT Jumat (28/6/2018), dalam wawancara dengan koran Izvestia Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa seringkali pejabat senior yang ditangkap karena kasus korupsi pada akhirnya, setelah menjalani masa hukuman, “melenggang bebas dan menjadi kaya raya kembali.”
Oleh karena itu, kata Kadyrov, perlu strategi lain guna mengatasi korupsi. “Ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan (korupsi, red), kita ambil uangnya, lalu kita gunakan untuk membangun fasilitas sosial atau jalan atau diberikan sebagai bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan,” kata Kadyrov.
“Saya pribadi berpendapat bahwa jika seseorang mencuri maka kita harus menyita semua [asetnya],” kata Kadyrov lagi.
Menurut pemimpin Chechnya itu, jika seorang kepala institusi benar-benar mau bertindak, maka tidak akan ada satu pegawai pun yang akan mencuri.
Baca Juga
Pada tahun 2011, Rusia menerapkan hukuman material untuk pidana korupsi dalam bentuk denda proporsional menurut besaran nilai korupsi yang tidak dapat dikembalikan ke negara. Namun, Presiden Vladimir Putin mengkritiknya sebagai langkah yang tidak efektif dan memerintahkan berbagai kementerian federal membuat usulan dan rencana untuk mengatasi masalah tersebut.
Musim semi 2014, Jaksa Agung Rusia Yury Chaika menyodorkan RUU yang mengusulkan kurungan penjara sebagai satu-satunya bentuk hukuman bagi koruptor. Dia beralasan hukuman denda tidak membuat koruptor jera.
Awal tahun 2016, anggota-anggota parlemen dari Partai Komunis mengusulkan diterapkannya kembali penyitaan aset sebagai hukuman terhadap koruptor, serta pelaku kejahatan berat lainnya seperti penyulut kebencian, penyulut kerusuhan massal, serta penyelundup narkoba.
Mereka berpendapat bahwa meskipun pada faktanya UU sekarang ini memperbolehkan dilakukannya penyitaan atas aset atau harta kekayaan seseorang yang didapat secara tidak sah, tetapi di lapangan peraturan itu jarang diterapkan.
Alasan yang sering muncul mengapa penyitaan aset jarang dilakukan adalah bahwa sangat sulit untuk menentukan mana aset yang merupakan hasil pendapatan ilegal mana yang bukan. Di samping itu, beberapa traktat internasional yang diteken dan diratifikasi Rusia tidak menyebutkan secara langsung perihal diharuskannya penyitaan aset. Dewan Kepresidenan HAM juga mengkritik usulan Partai Komunis itu dengan mengklaim ketentuan hukum itu tidak ada untungnya.*
