Hidayatullah.com–Bulgaria tidak akan menandatangani sebuah pakta Perserikatan Bangsa-Bangsa perihal pengelolaan migrasi yang aman dan tertib, kata seorang pejabat partai penguasa hari Senin (12/11/2018). Ini berarti Bulgaria mengikuti jejak sejumlah anggota Uni Eropa lain yang juga menolak pakta tersebut.
“Posisi pemerintah Bulgaria tidak akan bergabung dengan pakta global PBB tentang migrasi,” kata Tsvetan Tsvetanov, wakil ketua partai GERB seperti dilansir DW.
Partai teman koalisinya, Patriot Bersatu, juga menentang pakta tak mengikat itu dengan alasan membahayakan kepentingan nasional.
Parlemen Bulgaria dijadwalkan akan memperdebatkan pakta tersebut hari Rabu (14/11/2018).
Bulgaria memgambil langkah keras membendung arus migran dan pengungsi yang membanjiri Eropa beberapa tahun terakhir. Antara lain dengan membuat pagar berduri di sepanjang perbatasannya dengan Turki.
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration dirampungkan pada bulan Juli oleh semua 193 negara anggota PBB. Pakta itu dijadwalkan akan disetujui secara resmi dalam pertemuan di Marakesh, Maroko, pertengahan bulan Desember.
Pakta itu mengatur soal perlindungan migran, integrasi mereka di negara baru, dan kepulangannya ke negara asal. Pakta tersebut menegaskan bahwa para migran harus dilindungi hak-hak asasi manusianya dan pada saat yang sama kedaulatan negara-negara terkait juga dihormati.
Meskipun pakta tersebut tidak mengikat, yang artinya negara anggota PBB boleh tidak meratifikasinya, sejumlah negara bersuara keras menentangnya, termasuk Amerika Serikat.
Pemerintah sayap kanan di Hungaria dan Austria sudah menyuarakan sikapnya tidak akan menandatangani pakta itu bulan Desember mendatang. Mereka beralasan kesepakatan tersebut dapat mengaburkan garis pembeda antara imigrasi legal dan ilegal. Polandia dan Republik Ceko juga mengisyaratkan tidak akan menekennya.*