Hidayatullah.com—Para uskup di Gereja Orthodoks Eritrea mendepak mantan partriark mereka Abune Antonios.
Menurut pernyataan yang ditandatangani oleh sekelompok uskup senior, Antonios –yang pernah memimpin Gereja Orthodoks Eritrea sampai 2006– dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran gereja.
Antonios sejak lama dikenal sebagai pengkritik pemerintah dan dilengserkan serta ditempatkan dalam tahanan rumah 13 tahun lalu sampai saat ini.
Para pengikutnya menuding pemerintah mencampuri urusan gereja.
Dia dilengserkan dari jabatannya pada tahun 2006 setelah menolak untuk mengucilkan 3.000 anggota dari sebuah gerakan sekolah Minggu.
Baca Juga
Namun, para analis berkeyakinan dia digusur agar pemerintah Eritrea dapat secara penuh menguasai Gereja Orthodoks Eritrea, lapor wartawan BBC hari Jumat (19/7/2019).
Pada bulan April Antonios diam-diam membuat rekaman video di mana dia mengutarakan keberatannya apabila gereja dipimpin oleh seorang dari kalangan awam seperti Yoftahe Dimetros.
Surat dari para uskup menyatakan bahwa aktivitasnya itu membuat gereja tersadar bahwa pertobatan Antonios tidak sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian gereja menjadi sebuah jemaat dari kalangan orang-orang yang membangkang terhadap ajaran gereja, sehingga mereka memutuskan untuk mendepaknya.
“Namanya tidak perlu disebut-sebut lagi dan tidak perlu dikenang. Dan bagi siapa saja yang melakukannya (menyebut nama dan mengenangnya) maka dia akan mendapat hukuman keras,” tulis surat para uskup tersebut.
Lima dari enam uskup yang memiliki kekuasaan besar di Gereja Orthodoks Eritrea menandatangani surat tersebut. Tidak jelas mengapa satu tanda tangan absen.
Meskipun Antonios sudah didepak dari keanggotannya di gereja itu, tetapi para uskup itu berjanji dia masih diperbolehkan tinggal di bangunan gereja.
Kristen Orthodoks merupakan salah satu kelompok keagamaan terbesar di Eritrea.
Hanya ada empat kelompok keagamaan yang diperbolehkan beroperasi di negara Afrika itu, Orthodoks Eritrea, Lutheran Injili, Katolik, serta Islam (Sunni).
Pada bulan Juni Gereja Katolik mengatakan bahwa pemerintah menutup semua pusat kesehatan yang mereka kelola setelah pihaknya menyeru agar pemerintah melakukan reformasi guna memangkas arus migrasi ke Eropa.
Eritrea menjadi sebuah negara berdaulat pada tahun 1993, dan sejak itu diperintah oleh Presiden Isaias Afwerki. Para pengkritik menuding Afweki menjalankan pemerintahan represif, tetapi para pendukungnya membantahnya.*
