Hidayatullah.com–Delapan puluh persen laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak ditindaklanjuti oleh aparat Prancis. Demikian menurut laporan yang dipublikasikan mingguan Le Journal du Dimanche seperti dilansir RFI Ahad (17/11/2019).
Menteri Kehakiman Nicole Belloubet, hari Jumat (15/11/2019) kepada koran tersebut, mengakui bahwa sistem perlindungan bagi wanita korban KDRT “tidak berfungsi.”
Sebuah investigasi atas 88 berkas perkara yang dilakukan oleh aparat sipil senior di Kementerian Kehakiman, la Garde de Sceaux, l’Inspection Generale de la Justice, menyimpulkan bahwa hanya 21 pengaduan yang resmi dicatat dari semua 88 kasus tersebut. Sebanyak 80 persen kasus tidak ditindaklanjuti setelah dikirimkan ke pihak kejaksaan.
Menurut Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2018 tercatat 121 wanita tewas akibat KDRT.
Sementara menurut berbagai organisasi wanita di seluruh Prancis, sepanjang tahun 2019 ini saja sudah tercatat 131 wanita dibunuh.
Hari Ahad pagi (17/11/2019), di Oberhoffen-sur-Moder dekat Strasbourg, hampir 300 orang menghadiri pemakaman Sylvia Auchter, seorang wanita berusia 40 tahun yang ditikam hingga tewas oleh pasangannya sepekan sebelumnya.
Wanita itu sudah melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya pada bulan Oktober, setelah dirinya menuntut cerai.
Suami Sylvia Auchter dijadwalkan akan disidang pada bulan Desember, tapi sampai divonis pada esensinya dia masih berkeliaran bebas.
Lauren Rossignol, mantan menteri hak-hak wanita, dua pekan lalu mengirimkan email kepada Kementerian Kehakiman dan kepada Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner yang isinya menuntut agar semua jenis pengaduan berkaitan dengan KDRT ditinjau segera.
Laporan Le Journal du Dimanche itu diterbitkan menyusul acara forum nasional yang membahas KDRT, yang digelar tak lama setelah pembunuhan wanita ke-101 terjadi di Prancis tahun ini.
Lebih dari 80 partisipan ikut ambil bagian bersama dengan 10 menteri dalam forum yang digelar pada 3 September 2019 itu. Tanggal tersebut bersesuaian dengan nomor telepon 3919, yang disediakan khusus bagi wanita korban kekerasan di Pancis.
“Selama berabad-abad wanita dikubur dalam ketidakacuhan, penafian, kecerobohan kita, machismo berabad-abad dan ketidakmampuan untuk menghadapi horor di depan mata kita,” kata Perdana Menteri Edouard Philippe dalam pidato pembukaan forum tersebut.
Konsultasi-konsultasi dengan pemerintah yang diawali dari forum itu dijadwalkan akan berlangsung sampai 25 November, bertepatan dengan International Day for the Elimination of Violence against Women.
Saat ini, Prancis menganggarkan sekitar lima juta euro setahun untuk pencegahan dan penanggulangan KDRT. Namun, para aktivis dan kritikus serta korban mengatakan pemerintah harus berbuat lebih banyak dan harus berinvestasi lebih banyak untuk mengatasi masalah tersebut.*
