Hidayatullah.com—Diperkirakan 108.037 anak Rohingya dilahirkan di kamp-kamp pengungsi kumuh di Bangladesh dan Myanmar selama beberapa tahun terakhir, menghadapi masa depan yang tidak pasti, analisis oleh Save the Children melaporkan.
Menurut organisasi bantuan kemanusiaan itu, anak-anak ini memiliki akses terbatas ke pendidikan dan perawatan kesehatan, tidak ada kebebasan bergerak dan hampir seluruhnya bergantung pada bantuan.
Save the Children menganalisis data populasi dari kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sejak Agustus 2017 dan kamp-kamp pengungsian di Negara Bagian Rakhine Myanmar sejak 2012 untuk menandai tiga tahun sejak lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah kekerasan brutal.
Penganiayaan terhadap Muslim Rohingya adalah salah satu tragedi kemanusiaan terburuk di abad ini tetapi juga yang paling diabaikan.
Rohingya, yang digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu komunitas yang paling dianiaya di dunia, telah menghadapi agresi negara yang sistematis di negara bagian Rakhine utara Myanmar sejak awal tahun 1970-an. Pemerintah Myanmar telah lama bersalah atas kebijakan genosida terhadap komunitas Muslim minoritas.
Di Bangladesh, saat ini diperkirakan ada 75.971 anak di bawah usia 3 tahun di kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar, atau 9% dari total populasi pengungsi. Hampir semuanya lahir setelah ibu mereka melarikan diri dari Myanmar, studi tersebut menambahkan, dikutip oleh Daily Sabah.
Lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh, dan hampir setengahnya adalah anak-anak.
Sementara itu, di Myanmar, kamp pengungsian di Negara Bagian Rakhine telah menampung Muslim Rohingya serta Muslim Kaman sejak 2012 menyusul gelombang kekerasan etnis sebelumnya. Menggunakan data Komisioner Tinggi untuk Pengungsi PBB (UNHCR) hingga Desember 2019, Save the Children memperkirakan ada 32.066 anak di bawah usia tujuh tahun yang tersebar di 21 kamp, mewakili lebih dari 25% populasi pengungsi.
Karena kebijakan apartheid yang diberlakukan menjelang genosida di Myanmar, anak-anak Rohingya seringkali tidak dapat menghadiri sekolah campuran Rakhine-Rohingya dan malah dialihkan ke fasilitas pendidikan terpisah di mana kualitas pendidikan rendah.
Sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Myanmar terhadap Rohingya, lebih dari 73% orang di Negara Bagian Rakhine teridentifikasi sebagai buta huruf, menurut sebuah laporan yang dirilis pada tahun 2018 oleh Organisasi Rohingya Burma Inggris (BROUK).
Di Bangladesh, situasinya tak jauh lebih baik bagi pengungsi Rohingya.
Hampir 1 juta pengungsi Rohingya sebagian besar telah ditempatkan di puluhan kamp pengungsi di Bangladesh setelah eksodus besar-besaran tahun lalu, banyak anak Rohingya tersebut tidak dapat mengakses pendidikan.
Rohingya perlu memiliki akreditasi untuk mendapatkan pendidikan formal, kata BROUK. Jika mereka cukup beruntung, mereka menerima pengajaran di ruang kelas yang sangat padat dengan sumber daya yang buruk.*
