Hidayatullah.com–Pakar hak asasi manusia PBB telah meminta ‘Israel’ untuk segera mengakhiri upayanya untuk penggusuran sebuah desa Palestina di Lembah Jordan utara. PBB juga menutut ‘Israel’ membiarkan penduduknya hidup tanpa gangguan di tanah mereka, lapor Middle East Eye.
Pelapor khusus PBB Balakrishnan Rajagopal dan Michael Lynk, dalam sebuah laporan pada hari Selasa (02/03/2021), memperingatkan bahwa kampanye penghancuran yang sedang berlangsung yang diluncurkan oleh ‘Israel’ terhadap desa Humsa al-Bqaia membahayakan rumah dan mata pencaharian hampir 100 warga Palestina.
“Penghancuran rumah-rumah oleh militer Israel yang sedang berlangsung, dan perusakan serta penyitaan properti, termasuk bantuan kemanusiaan, di Humsa-Al Bqai’a telah menyebabkan kesulitan besar bagi sekitar 60 penduduk desa, termasuk 35 anak-anak,” ungkap pelapor khusus, yang fokus pada hak asasi manusia dan perumahan yang layak, dalam laporan hari Selasa.
Rajagopal dan Lynk mengatakan bahwa desa Badui, yang terletak di Area C Tepi Barat yang diduduki, bergantung pada rumah tradisionalnya, tangki air dan ternak untuk tempat berlindung, ketahanan pangan dan mata pencaharian ekonomi.
“Memutuskan penduduk desa dari tanah dan rumah mereka merupakan hukuman khusus mengingat musim dingin yang keras yang mereka alami dan bahaya pandemi global yang selalu ada,” ujar para ahli.
Baca Juga
‘Israel’ telah membenarkan upayanya untuk menghancurkan desa tersebut dengan alasan bahwa desa tersebut diduga berada di dalam zona tembak militer ‘Israel’ – sebuah penjelasan yang sering digunakan oleh kekuatan pendudukan untuk membongkar komunitas pedesaan Palestina.
“Pembenaran oleh ‘Israel’ ini tidak memenuhi kewajiban ketatnya di bawah hukum internasional,” pungkas para ahli. “Kekuatan pendudukan tidak dapat menggunakan wilayah di bawah pendudukan untuk melakukan operasi pelatihan militer tanpa pembenaran yang cukup. Kami mencatat bahwa ‘Israel’ memiliki banyak alasan untuk pelatihan militer di dalam perbatasannya sendiri.”
Para ahli PBB menekankan bahwa “perusakan properti secara sembarangan” dan pemindahan paksa penduduk yang diduduki hanya diperbolehkan menurut hukum internasional jika dianggap benar-benar diperlukan oleh operasi militer yang sah. Meski begitu, perpindahan semacam itu hanya legal untuk jangka waktu sementara sampai permusuhan berhenti, lanjut mereka.
“Tidak ada permusuhan militer aktif di Tepi Barat yang diduduki, dan tidak berlangsung selama bertahun-tahun,” laporan hari Selasa itu menyoroti.
Negara-negara anggota PBB, terutama dari Eropa, dan berbagai organisasi non-pemerintah telah menyediakan tenda darurat dan bentuk bantuan properti lainnya kepada penduduk desa Palestina setelah penggusuran awal oleh militer ‘Israel’. Hingga saat ini, para peneliti telah mendokumentasikan bahwa setidaknya 93 bangunan bantuan kemanusiaan yang disumbangkan telah disita atau dihancurkan oleh militer Zionis tahun ini.
Para ahli hak asasi manusia mengamati bahwa ancaman untuk mengusir penduduk Humsa al-Bqaia secara permanen “adalah bagian dari pola pemindahan paksa dan pembongkaran rumah secara paksa yang lebih besar di Tepi Barat yang diduduki”.
Baca juga: ‘Israel’ Menghancurkan Desa Badui Palestina untuk ke-183 Kalinya
Militer Zionis menghancurkan setidaknya 227 properti milik Palestina di Tepi Barat yang diduduki selama tujuh minggu pertama tahun 2021, membuat sedikitnya 367 orang mengungsi, termasuk sekitar 200 anak-anak, menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA). .
Angka terakhir menunjukkan peningkatan hampir 185 persen dalam struktur Palestina yang ditargetkan oleh Israel jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara peningkatan 450 persen dalam penghancuran struktur yang didanai donor telah didokumentasikan.
“Komunitas internasional memiliki kewajiban positif di bawah Konvensi Jenewa Keempat untuk memastikan bahwa Pihak Peserta Agung seperti ‘Israel’ sepenuhnya menghormati tanggung jawab mereka selama pendudukan,” kata Rajagopal dan Lynk dalam laporan itu.
Pada hari Jumat, tujuh negara Eropa – Irlandia, Estonia, Norwegia, Inggris, Prancis, Belgia dan Jerman – menandatangani pernyataan bersama yang mengutuk penghancuran rumah di Humsa al-Bqaia serta bangunan yang disumbangkan Uni Eropa.
“Kami mengulangi seruan kami pada Israel untuk menghentikan pembongkaran dan penyitaan. Kami selanjutnya menyerukan ‘Israel’ untuk mengizinkan akses kemanusiaan penuh, berkelanjutan dan tanpa hambatan ke komunitas,” ungkap negara-negara itu.
“Kami mengingat penolakan tegas kami terhadap kebijakan pemukiman ‘Israel’ dan tindakan yang diambil dalam konteks itu, seperti pemindahan paksa, penggusuran, pembongkaran dan penyitaan rumah dan aset kemanusiaan, yang ilegal menurut hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat, dan merupakan penghalang bagi solusi dua negara yang layak,” lanjut mereka.
Dalam laporan hari Selasa, kedua ahli PBB menyambut baik dukungan dari perwakilan diplomatik tetapi menyerukan tindakan lebih lanjut.
“Lebih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah mereka untuk menuntut pertanggungjawaban ‘Israel’, yang merupakan kunci yang hilang untuk mengakhiri pendudukan yang berlarut-larut ini,” tandas para ahli.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
