Hidayatullah.com–Menteri luar negeri “Israel” yang baru diangkat Yair Lapid akan menuju ke Uni Emirat Arab (UEA) minggu depan. Hal itu akan menjadi kunjungan pertama diplomat tinggi pemerintah Zionis ke emirat Teluk, setelah normalisasi hubungan antara kedua negara tahun lalu, lansir Al Jazeera.
Kementerian luar negeri “Israel” mengatakan pada hari Senin (21/06/2021) bahwa Lapid akan mengunjungi UEA dari 29 hingga 30 Juni, dan akan meresmikan kedutaan besar “Israel” di Abu Dhabi dan konsulat di Dubai.
UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan menjalin hubungan diplomatik dengan “Israel” di bawah Perjanjian Abraham yang ditengahi oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Palestina telah mengutuk normalisasi tersebut, dengan mengatakan bahwa itu adalah pengkhianatan besar oleh negara-negara Arab dan merusak upaya menuju penentuan nasib sendiri Palestina.
Sejak kesepakatan itu ditandatangani September lalu, UEA, negara kaya minyak dengan pengaruh regional yang cukup besar, telah menandatangani sejumlah besar kesepakatan bisnis dengan Zionis “Israel”.
Kedua negara telah sepakat untuk mengabaikan persyaratan visa untuk warga negara masing-masing dan menandatangani sejumlah perjanjian bilateral tentang investasi, pariwisata, penerbangan langsung, keamanan, dan telekomunikasi.
Pemerintah baru di “Israel” dan Amerika Serikat mengatakan mereka berharap untuk mencapai kesepakatan serupa dengan negara-negara Arab lainnya. Sebelum Perjanjian Abraham, Mesir dan Yordania adalah satu-satunya negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan “Israel”.
Lapid adalah kekuatan pendorong di belakang pemerintah baru Zionis “Israel” yang dilantik lebih dari seminggu yang lalu yang mengakhiri rekor 12 tahun Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri.
Netanyahu adalah kekuatan pendorong di balik Kesepakatan Abraham. Sudan mengikutinya awal tahun ini.
Kesepakatan UEA-‘Israel’
UEA adalah negara Teluk Arab pertama yang mengumumkan hubungan aktif dengan penjajah “Israel”. Arab Saudi telah melunakkan sikapnya terhadap “Israel” tetapi menolak untuk menormalkan hubungan.
Orang-orang “Israel” telah berbondong-bondong ke UEA sejak kesepakatan dicapai baik untuk menikmati negara dan untuk mendapatkan keuntungan dari UEA menjadi pusat perjalanan utama yang memungkinkan perjalanan selanjutnya lebih mudah.
Tak lama setelah kesepakatan tercapai, pemerintahan Trump mengizinkan penjualan 50 jet tempur F-35 canggih ke UEA, yang akan menjadikannya negara kedua di Timur Tengah, setelah Zionis “Israel”, yang memperolehnya.
Pemerintahan Biden menunda kesepakatan itu pada Januari setelah mendapat kritik keras dari Demokrat di Kongres, yang berpendapat bahwa penjualan itu terlalu cepat dan tanpa transparansi yang memadai.
Tetapi pada bulan April, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penjualan senjata senilai $23 miliar, dengan mengatakan akan bekerja sama dengan UEA untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dan hukum perang.
UEA dan Bahrain menandatangani Kesepakatan Abraham pada September tahun lalu diikuti oleh Maroko pada Desember. Pemerintah transisi Sudan secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada Januari tahun ini.
Kesepakatan itu mematahkan konsensus bertahun-tahun di antara sebagian besar negara Arab yang mengatakan bahwa pengakuan resmi apa pun atas “Israel” bergantung pada akhir pendudukan wilayah Palestina dan pembentukan solusi dua negara di perbatasan 1967.
Otoritas Palestina (PA), yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki, mundur dari kepemimpinannya dalam pertemuan Liga Arab sebagai protes dan memanggil duta besar mereka untuk UEA dan Bahrain.
Namun, setelah kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS, PA mengembalikan kedua duta besar tersebut.*
