Hidayatullah.com — Aljazair dan anggota Uni Afrika (AU) lainnya membentuk blok untuk menentang keputusan badan tersebut memberikan status “pengamat” kepada “Israel”, lansir The New Arab.
Aljazair bergabung dengan 13 anggota badan pan-Afrika lainnya dalam membentuk blok yang bertujuan menentang posisi “Israel” di AU dan menghapus status pengamat yang baru diperolehnya.
Status Zionis “Israel” sebagai pengamat AU telah menjadi tujuan para diplomatnya selama hampir dua dekade, menurut laporan media.
Menteri Luar Negeri Aljazair Ramtane Lamamra mengatakan dia “tidak akan tinggal diam di depan langkah yang diambil oleh ‘Israel’ dan Uni Afrika ini tanpa berkonsultasi dengan negara anggota”, menurut media Aljazair.
“Penerimaan Uni Afrika atas ‘Israel’ sebagai anggota pengamat bertujuan untuk menyerang stabilitas Aljazair, yang mendukung Palestina dan tujuan yang adil,” tambahnya.
Sebuah sumber diplomatik senior mengatakan kepada The New Arab, bahwa Aljazair sedang melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan dua sekutu terbesarnya di serikat, Nigeria dan Afrika Selatan, untuk merumuskan kertas posisi Afrika yang akan disampaikan pada pertemuan AU berikutnya.
Sumber itu mengatakan Aljazair sedang bekerja untuk mengusulkan amandemen Piagam Uni Afrika yang akan mencegah negara mana pun di luar benua memperoleh status khusus di dalam serikat.
Negara-negara yang sejajar dengan posisi Aljazair adalah Afrika Selatan, Tunisia, Eritrea, Senegal, Tanzania, Niger, Komoro, Gabon, Nigeria, Zimbabwe, Liberia, Mali, dan Seychelles. Botswana dan Namibia juga telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menentang keputusan tersebut.
Lamamra menganggap keputusan untuk memberikan Zionis “Israel” status pengamat tidak sah, karena diambil tanpa konsultasi dengan semua negara anggota dan “bertentangan dengan nilai dan prinsip yang ditetapkan dalam Hukum Dasar AU”.
Dia dijadwalkan mengunjungi Tunisia, Ethiopia, Sudan, dan Mesir dalam tur mendatang untuk membahas situasi Covid-19 dan status “Israel” di Uni Afrika.
Mesir adalah salah satu negara paling berpengaruh di badan pan-Afrika dan memegang pengaruh besar atas pengambilan keputusan serikat pekerja.
Kepala pemerintahan transisi Sudan, Abdel Fattah Al-Burhane, baru-baru ini membela normalisasi hubungan dengan Zionis “Israel”, dengan mengatakan itu “tidak ada hubungannya dengan hak Palestina untuk menciptakan negara mereka sendiri”.
Penjajah “Israel” saat ini memiliki hubungan dengan 46 negara Afrika dan kemitraan luas di benua itu, mulai dari perdagangan hingga bantuan.*