Hidayatullah.com—Seorang ulama Taliban dan pemimpin suku Afghanistan akan mengadakan rapat umum berskala besar untuk membahas masalah persatuan nasional. Menurut Wakil Perdana Menteri Afghanistan, Abdul Salam Hanafi acara ini hanya akan diikuti peserta pria.
Abdul Salam mengatakan pertemuan besar ini diadakan untuk pertama kalinya sejak Taliban mengambil alih Agustus lalu, akan dimulai besok. Ia mengatakan, para pemuka agama juga meminta agar pertemuan umum yang diadakan berfokus pada sistem administrasi Islam dalam masalah ekonomi dan sosial.
“Semua orang dengan pandangan yang berbeda akan bersatu …. ini akan menjadi langkah positif bagi stabilitas di Afghanistan dan memperkuat persatuan nasional,” katanya dikutip Reuters.
Afghanistan berada dalam krisis ekonomi yang serius ketika miliaran cadangan bank sentral dibekukan dan sanksi internasional dikenakan pada sektor perbankan setelah Taliban mengambil alih pemerintahan. Ditanya apakah perempuan bisa menghadiri rapat umum, Abdul Salam mengatakan delegasi laki-laki akan mewakili perempuan.
“Perempuan adalah ibu dan saudara … kami sangat menghormati mereka dan ketika laki-laki bergabung dalam aksi ini berarti mereka juga berpartisipasi,” katanya.
Baca Juga
Kelompok masyarakat sipil, bagaimanapun, menekankan kurangnya partisipasi yang sah dalam demonstrasi jika tidak melibatkan partisipasi perempuan. Unjuk rasa tersebut terlihat mirip dengan ‘loya jirga’, sebuah majelis pertemuan khusus yang biasa dilakukan Suku Pasthun, untuk pengambilan keputusan di Afghanistan yang digunakan oleh beberapa pemimpin, termasuk mantan presiden republik, Ashraf Ghani.
Ghani pada tahun 2020 mengadakan loya jirga sebelum memutuskan untuk membebaskan ratusan tahanan Taliban untuk pembicaraan damai. Namun, tidak jelas apa yang akan dibahas dalam rapat umum yang melibatkan 3.000 laki-laki itu dan apakah masalah pendidikan menengah perempuan akan dibahas nantinya.
Komunitas internasional, khususnya Washington, berpendapat bahwa Taliban perlu mengubah arah tentang hak-hak perempuan setelah membatalkan keputusannya untuk membuka sekolah menengah perempuan pada bulan Maret dan mengharuskan perempuan untuk menutupi wajah mereka dan memiliki teman laki-laki saat bepergian. Negara-negara asing juga mendesak pemerintah pemerintahan baru Afghanistan untuk lebih inklusif.*
