Hidayatullah.com– Anggota parlemen New Zealand diperingatkan agar menjauhi dan tidk menggunakan TikTok, karena dikhawatirkan data mereka akan diakses oleh pemerintah China.
Pekan lalu, Ketua DPR Trevor Mallard mengirimkan peringatan kepada semua partai bahwa anggota parlemen tidak boleh menggunakan aplikasi di ponsel dan perangkat parlemen mereka. Dikhawatirkan data dalam gawai mereka bisa diakses oleh ByteDance (pemilik TikTok) dan pemerintah China,” tulis email tersebut, seperti dilansir The Guardian Selasa (2/7/2022).
Sejauh ini, hanya beberapa politisi Selandia Baru yang memiliki akun resmi di TikTok, meskipun aplikasi tersebut menjadi semakin populer di kalangan politisi di Australia.
Partai Māori dan pemimpinnya, Debbie Ngarewa-Packer, mengumpulkan pengikut lewat unggahan bertema politik – seperti tarian terkoordinasi dengan judul “Dalam perjalanan untuk berdebat dengan sejumlah penganut supremasi kulit putih”.
Partai Aksi libertarian sayap kanan juga memiliki banyak pengikut di TikTok dan rutin mengunggah video pemimpinnya David Seymour yang membaca fanmail dan makan ikan serta kentang goreng.
Baca Juga
Jubir Partai Aksi Rachel Morton mengatakan parpolnya memahami kekhawatiran tersebut dan oleh karena itu tidak membuat unggahan dari gawai parlemen.
Ini bukan pertama kalinya anggota parlemen New Zealand diperingatkan soal aplikasi itu – mereka juga disarankan untuk menghapusnya pada tahun 2020.
Sebagian aparat New Zealand – seperti polisi – sudah dilarang menggunakan TikTok di perangkat kerja.
CEO TikTok Shou Zi Chew mengatakan dalam surat bertanggal 30 Juni 2022, yang dilihat oleh Bloomberg News, bahwa pemilik usaha yang berbasis di China bisa mengakses informasi pengguna TikTok termasuk video publik dan komentar-komentarnya. [Baca beritanya di sini]*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
