Hidayatullah.com– Tiga menteri kabinet Inggris termasuk di antara lebih dari 50 anggota dewan perwakilan rakyat yang menghadapi tuduhan pelanggaran seksual setelah dilaporkan ke dewan etik parlemen.
Total ada 56 anggota parlemen (menteri kabinet di Inggris juga merupakan anggota dewan legislatif) telah dilaporkan ke Independent Complaints and Grievance Scheme (ICGS), menurut laporan Sunday Times seperti dilansir The Guardian Sabtu (23/4/2022).
ICGS, yang diketahui sedang menangani 70 keluhan terpisah sejak 2018, didirikan di kala gerakan #MeToo meluas dan setelah sejumlah politisi ternama, termasuk Sir Michael Fallon dan Charlie Elphicke, menghadapi serangkaian tuduhan yang berkaitan dengan tindakan tidak senonoh dan pelanggaran seksual.
Ke-56 anggota parlemen itu tidak disebutkan namanya. Sedikitnya satu dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke ICGS terkategori kriminal.
Laporan tersebut muncul sepekan setelah Imran Ahmad Khan, mantan anggota parlemen dari kubu Konservatif yang kini tercemar citranya, mengundurkan diri setelah dia dihukum karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki berusia 15 tahun pada 2008, sehingga memicu dilakukannya pemilihan sela untuk kursi perwakilan wilayah Yorkshire di Wakefield. Khan mengajukan banding atas vonis tersebut.
Anggota parlemen dari kubu yang sama, David Warburton, terkena sanksi dari dewan kehormatan parlemen dan keanggotaannya ditangguhkan awal bulan ini menyusul serangkaian tuduhan terkait pelecehan seksual dan penggunaan kokain. Dia membantah tuduhan-tuduhan itu dan bersikeras bahwa dia akan membela diri.
Pengaduan atas Warburton, politisi dapil Somerton and Frome yang berstatus menikah dan memiliki dua anak, diketahui juga sedang dikaji oleh ICGS.
Serikat pekerja FDA, yang menaungi para pegawai sipil, mengatakan bahwa sudah waktunya untuk “meninjau kembali” hubungan kerja antara anggota parlemen dan staf mereka.
Sementara anggota parlemen dari Partai Buruh Jess Phillips, yang merupakan menteri bayangan untuk urusan kekerasan dalam rumah tangga dan pengamanan, mendesak ketua majelis rendah parlemen Sir Lindsay Hoyle untuk mengadakan panel anggota parlemen dan ahli guna menilik “ketidakseimbangan kekuatan” di parlemen.
Seorang jubir pemerintah mengatakan kepada Sunday Times, “Kami menanggapi semua tuduhan semacam ini dengan sangat serius dan mendorong siapa pun yang memiliki tuduhan apa pun untuk melapor ke pihak berwenang terkait.”*