Kamis, 27 Oktober 2005
Hidayatullah.com–Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Pol Chaerul Rasjidseusai berdialog dengan para pimpinan dan pengurus Ponpes se-Jateng di Mesjid Agung Kota Semarang, Rabu (26/10), yang juga dihadiri Gubernur Jateng Mardiyanto, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Ahmad Darodji, Wakil Ketua DPRD Jateng Hisyam Alie, Syuriah PWNU Jateng KH Masruri Mugni.
Menurut Kapolda, sejauh ini aktivitas Ponpes di Jateng tidak ada masalah, tidak ada yang terlibat langsung dengan kegiatan terorisme. ”Jadi tak perlu ada pengawasan secara khusus terhadap aktivitas Ponpes di Jateng, sebab masih baik,” tegas Chaerul.
Kapolda menegaskan hal itu menanggapi pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla bahwa pemerintah akan membatasi pesantren seperti yang pernah dilakukan pada era Orde Baru. Langkah tersebut diambil setelah melihat perkembangan gerakan terorisme di Indonesia.
Lebih lanjut Kapolda mengatakan, pengawasan terhadap Ponpes bisa dilakukan secara internal oleh kiai atau pimpinan pondok bersangkutan. Sehingga polisi tidak perlu ikut campur tangan mengawasi, karena masih banyak masalah gangguan keamanan lain yang perlu ditangani.
Ngruki & MTA Solo
Selama ini Ponpes masih berjalan dalam koridor hukum, maka diberikan kesempatan seluas-luasnya melakukan aktivitas mereka. ”Dari pertemuan kami dengan pimpinan Ponpes, termasuk di Ngruki dan MTA Solo, tak ada yang melanggar koridor hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Mardiyanto mengatakan permasalahan Ponpes yang lebih tahu adalah pimpinan pondok bersangkutan.
Untuk itu, kata Gubernur, pengawasan diserahkan kepada pimpinan masing-masing Ponpes. Meski bila terjadi masalah perlu disikapi bersama. ”Jadi hendaknya semua diserahkan ke pimpinan Ponpes, karena yang lebih tahu permasalahan,” kata Gubernur.
Dalam pertemuan tersebut juga terlontar gagasan perlunya dibentuk forum komunikasi Ponpes se-Jateng, guna menyikapi bila terjadi permasalahan menyangkut isu negatif pesantren, misalnya dikaitkan dengan tempat terorisme.
Menanggapi usulan itu, Ketua MUI Jateng Ahmad Darodji menyambut positif. Serta akan diagendakan pertemuan dengan para pimpinan Ponpes se-Jateng. ”Kami mendukung gagasan pembentukan forum komunikasi Ponpes se-Jateng. Berharap Gubernur ikut mendukung,” ujarnya.
Isu penutupan pesantren memang bukan kali pertama. Sebelumnya, Sabtu, 1 April tahun 2003, mantan Kapolda Jateng Irjen Didi Widayadi, pernah mengusulkan menutup pesantren Al-Mukmin, Ngruki.
Sikap Didi Widayadi ini sempat membuat tersinggung para ulama. “Kita menyayangkan keputusan itu. Kebijakan itu kebablasan dan diluar kewenangan Polri,” kata Sekretaris Umum MUI Pusat, Prof. Dr. Din Syamsudin kala itu. (espos/cha)
