Hidayatullah.com–Ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyesalkan cara pemerintah menyelesaikan persoalan migas dan pada akhirnya mengkambinghitamkan subsidi bagi rakyat yang sebetulnya sesuai konstitusi.
Menurut Din, BP Migas yang merupakan badan hukum milik negara melakukan hal-hal tidak terkontrol sehingga di situlah diduga banyak penyelewengan sumber daya alam Indonesia yang kaya raya dengan minyak dan gas.
“Ditambah masalah kemampuan politik kita yang sangat rendah. Bukan berusaha mencari sumur baru tapi justru sebaliknya melakukan transaksi penuh mark-up,” ujar Din Syamsuddin di sela diskusi publik bertema “Kebijakan Perminyakan Nasional Menguntungkan Siapa?” di kantor PP Muhamadiyah, Kamis (1/3/2012).
Tidak perlu diragukan, kata Din, kebijakan perminyakan dan gas nasional sangat amburadul dan menyebar bau busuk korupsi.
“Adanya rencana kenaikan ini, janganlah dijadikan solusi. Janganlah subsidi dikambinghitamkan,” demikian Din, dalam laman Rakyat Merdeka Online.*
