Hidayatullah.com–Mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi, menilai keputusan paripurna DPR yang menyerahkan keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak kepada pemerintah dengan syarat, sebagai akal-akalan partai pendukung pemerintah.
“Lagi-lagi rakyat dibodohi oleh partai dan pemimpinnya. Tanggal 1 April BBM memang tidak naik, tapi dalam waktu dekat bisa naik,” katanya di Jakarta.
Menurut Hasyim, hasil paripurna DPR itu sudah bisa ditebak sejak awal, meskipun sejumlah partai anggota koalisi sebelumnya bersikap seolah-olah menolak kenaikan harga BBM.
“Sejak awal saya sudah menduga, yang pro kenaikan BBM lebih dominan. Kalau pro rakyat, mestinya keputusan yang diambil adalah menolak kenaikan BBM, bukan mendukung kenaikan meskipun bersyarat,” katanya.
Dia katakan, partai yang punya menteri di kabinet sejak awal diprediksi bermain di dua kaki. Mereka pasti mendukung sikap pemerintah menaikkan harga BBM, tapi seolah-olah pro rakyat.
Hasyim juga yakin Presiden Yudhoyono pasti tahu bahwa penolakan partai koalisi terhadap kenaikan harga BBM adalah setengah-setengah.
“Pemerintah hampir tidak mungkin tidak menaikkan BBM. Jelas partai yang tidak punya menteri di kabinet dengan mudah bergabung dengan rakyat. Sedangkan partai yang punya menteri pasti berkaki dua karena tidak mau kehilangan muka ke rakyat, namun juga tidak mau kehilangan menteri,” katanya, Sabtu (31/03/2012) dalam pemberitaan Antara.
Dikatakannya, partai yang tidak punya menteri di kabinet, seperti PDIP, Gerindra dan Hanura, lebih bisa dipercaya oleh rakyat karena tidak terikat kontrak koalisi pendukung pemerintah.
“Begitu pula dengan partai nonparlemen seperti PKNU dan PBB yang bisa ikut turun ke jalan bersama rakyat menolak harga BBM naik,” katanya.*
