Hidayatullah.com–Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah dirinya akan diperlakukan seperti boneka oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Meski begitu, Jokowi mengaku tak khawatir kalau terus diserang. Karena menurutnya, ejekan sudah sering ia alami sejak ikut dalam Pilkada kotamadya Solo.
“Pilkada pertama di Solo. Pilkada kedua di Solo. Pilgub pertama, putaran pertama di Jakarta. Putaran kedua di Jakarta. Jadi kalau dicemooh sudah sangat biasa. Diejek-ejek sudah sangat biasa. Saya nggak akan menanggapi hal-hal sepeti itu,” ujarnya saat ditemui di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (18/03/2014) dikutip JPPN.
Jokowi menambahkan, yang terpenting sekarang masyarakat sudah bisa memilih dengan mata terbuka.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyindir Jokowi. Capres Partai Gerindra ini mengingatkan perlunya rakyat memilih secara cermat pemimpin Indonesia ke depan.
Kehawatiran Jokowi akan disetir Megawati juga pernah disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio. Menurut Agung, kepatuhan Jokowi tidak seperti kader PDIP yang lain, antara lain Rustriningsih ataupun Tri Rismaharani. Ketua Dewan Pakar Solidaritas Rakyat Peduli Indonesia (Sorpindo) ini juga menjelaskan, kekhawatiran tersebut bisa berlanjut seandainya Jokowi menjadi presiden.
Menurutnya, kekhawatiran Jokowi menjadi boneka terutama terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Apalagi posisi Megawati yang agak mirip ratu di PDI-P sulit digoyahkan.
“Kesan atau kekhawatiran bahwa Jokowi hanya akan menjadi boneka Megawati, tercipta karena Jokowi memiliki kepatuhan yang luar biasa pada Megawati. Sebagai kader partai dalam kultur yang nepotis, gaya Jokowi ini akan sukses mengantarnya sebagai calon presiden (capres) karena mampu menyenangkan hati Megawati,” papar Agung dikutip Tribunnews.com, Senin (17/03/2014).
Menurut Agung, jika Jokowi terpilih jadi presiden, kekhawatiran dan kesan bahwa Jokowi tidak mandiri dalam membuat keputusan, terutama ketika kepentingan masyarakat luas bertabrakan dengan kepentingan partai atau ketua umum, Jokowi akan lebih memilih kepentingan partai,” ujarnya.*
