Hidayatullah.com– Deputi Direktur Amnesty Internasional untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Josef Benedict, menegaskan, negara Myanmar harus mengakhiri kampanye kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimpa warga Rohingya di Rakhine.
“Mereka (pemerintah Myanmar) harus memastikan PBB dan organisasi kemanusiaan yang lain memiliki akses yang penuh dan tidak terbatas ke semua bagian negara Myanmar,” ungkapnya di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Dan juga, katanya, Myanmar perlu memastikan organisasi dan operasi kemanusiaan saat ini yang ditangguhkan agar dapat melanjutkan operasinya.
Baca: Sidang Dewan HAM PBB, Amnesty Internasional Harapkan Resolusi Kuat untuk Rohingya
“Myanmar juga harus memastikan bahwa semua pengungsi dapat kembali ke rumah mereka dengan sukarela, aman, dan bermartabat,” imbuhnya.
Josef menilai bahwa perlunya pemerintahan Myanmar memastikan wartawan, kalangan independen, dan pemantau HAM memiliki akses ke negara bagian Rakhine tanpa hambatan.
Baca Juga
“Investigasi harus dijalankan dengan segera, menyeluruh, dan efektif,” kata Josef.
Pihak berwewenang Myanmar, sambung Josef, harus berusaha keras untuk mengatasi diskriminasi yang sudah berlangsung sekian lama dan sistematis.
“Yang telah membuat orang terjebak dalam lingkungan kekerasan dan kemiskinan,” pungkasnya.* Ali Muhtadin
