Hidayatullah.com– Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menanggapi tuduhan-tuduhan pihak tertentu yang menuding Prabowo mau mengubah Pancasila jika kelak terpilih menjadi presiden.
Prabowo juga dituduh oleh pihak tertentu bahwa ia akan melarang tahlilan jika jadi presiden.
Prabowo menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan kepada dirinya tersebut sangat kejam.
Hal itu ia tegaskan dalam debat capres Pilpres 2019 keempat yang digelar KPU di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/03/2019) malam.
Baca: Wantim MUI: Pilih Calon Pemimpin yang Perjuangkan Islam dan Umat
Prabowo mengungkapkan sambil bertanya ke Jokowi, apakah sang petahana paham dan mengerti ada di antara pendukung Jokowi melontarkan tuduhan tidak tepat kepada Prabowo, “seolah-olah saya membela khilafah,” ungkap Prabowo dalam debat bertema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional itu.
Tuduhan-tuduhan itu, kata Prabowo, tidak masuk akal. Sebab ia dilahirkan dari rahim seorang ibu yang menganut Nasrani.
Bahkan, Prabowo mengaku sejak 18 tahun ia telah mempertaruhkan nyawa untuk membela Pancasila dan Indonesia.
“Bagaimana saya dituduh akan mengubah Pancasila. Sungguh kejam itu,” ungkapnya.
Mendapat pertanyaan dan ungkapan tersebut, Jokowi yang merupakan lawan debat Prabowo malah mengaku bahwa selama 4,5 tahun ini dirinya mendapat tuduhan sebagai PKI.
“Saya biasa-biasa saja, enggak pernah saya jawab,” sebut Jokowi tanpa mengomentari soal pendukung Jokowi yang disebut Prabowo telah menuduh Prabowo tersebut.
Diketahui sebelumnya, Belum lama ini, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, menyebut bahwa ada gerakan yang ingin menghidupkan ideologi selain Pancasila di Indonesia.
Selain Luhut, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, juga mengatakan bahwa Pemilu 2019 ini adalah pertarungan antara ideologi Pancasila dan khilafah.
Baca: Wantim MUI Imbau Paslon Hindari Politisasi Agama pakai Isu Khilafah
Sebelumnya, Dewan Pertimbangan MUI menyampaikan sejumlah imbauannya terkait Pilpres 2019 yang akan berlangsung sebentar lagi. Wantim MUI antara lain mengimbau agar kedua paslon capres-cawapres menghindari politisasi agama, termasuk lewat isu “khilafah”.
“Sebaiknya kedua kubu Paslon Presiden-Wapres menghindari penggunaan isu keagamaan, seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan),” ujar Ketua Wantim MUI Prof Din Syamsuddin dalam imbauannya diterima hidayatullah.com, Sabtu (30/03/2019) sebagai hasil rapat pleno Wantim MUI di Jakarta baru-baru ini.*
