Hidayatullah.com– Ketua Hukum dan HAM PP Pemuda Muhammadiyah Razikin Juraid turut menyoroti polemik calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi.
Polemik tersebut, terangnya, ditandai dengan aksi saling dukung mendukung, baik yang pro Pansel Capim KPK, maupun yang kontra Pansel, terutama yang dilakukan oleh aliansi masyarakat sipil serta Wadah Pegawai KPK.
Razikin menilai, polemik tersebut perlu menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengingat, eksistensi dan peran serta masa depan sangat ditentukan oleh hasil seleksi Capim KPK yang sedang berlangsung.
“Kami berharap Pak Presiden memperhatikan aspirasi Wadah Pegawai KPK dan masyarakat. Tentu juga nanti DPR melalui Komisi III memilih Capim KPK mendasarkan pada integritas yang kuat bukan dengan pendekatan transaksional baik transaksi politik, hukum maupun ekonomi,” ujar Razikin kepada hidayatullah.com (31/08/2019).
Baca: Wadah Pegawai: Pimpinan KPK Harus Berintegritas Tinggi, Reputasinya Baik
Baru-baru ini, aksi solidaritas Kawal Capim KPK digelar aktivis antikorupsi di lobi Gedung Merak Putih KPK, Jakarta (29/08/2019). Razikin turut hadir dalam aksi tersebut.
Razikin menilai, protes dari masyarakat sipil adalah peringatan adanya potensi bahaya pembelokan agenda pemberantasan korupsi serta pelemahan KPK. Hal itu pun tidak boleh terjadi, sebab korupsi merupakan mara bahaya dan ancaman serius bagi masa depan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
“Karena korupsi membuat rakyat miskin, karena korupsi pembangunan bisa lumpuh. Karena korupsi rakyat sakit tidak bisa berobat,” ujarnya.
Pada titik itu, kata dia, Pemuda Muhammadiyah mengingatkan semua pihak untuk mengawal capim yang dinilai nir integritas.
“Pimpinan KPK harus dipastikan adalah orang yang memiliki komitmen tinggi, integritas yang kuat melawan korupsi. Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukut komitmen dan integritas salah satunya adalah melalui rekam jejak. Dan dalam rekam jejak capim KPK sekarang ditemukan bermasalah,” ujarnya.*
