Hidayatullah.com– Pengamat politik dari Indonesia Political Network (IPN), Ahmed Rumalutur, menyebut bahwa yang menarik dalam pembentukan kabinet kali ini, adalah adanya pertimbangan atau tekanan situasi politik ekonomi internasional terhadap Presiden Joko Widodo.
Situasi internasional itu, menurutnya, mendesak Presiden Jokowi untuk membentuk formasi yang aman dalam kabinet para menterinya. Jokowi diketahui segera melantik setelah mengumumkan para menteri barunya.
“Jokowi ingin menstabilkan situasi politik di dalam negeri, agar nantinya dapat menghalau guncangan ekonomi global. Sebab kita tahu, kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak baik, ada ketakukan munculnya efek domino, sehingga perlu penguataan sendi-sendi ekonomi domestik,” ujarnya dalam rilisnya diterima hidayatullah.com di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Baca: Pakar: Jangan Sampai Kabinet Jokowi Hasil ‘Bagi-bagi Kue’
Selain itu, Ahmed Rumalutur juga menyinggung terkait posisi politik Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam penentuan kabinet baru Jokowi.
Meskipun ia melihat Wapres adem ayem, namun kata Ahmed Rumalutur, “Saya tidak bisa menjustifikasi ini sebagai kelemahan politik Ma’ruf Amin, sebab politik adalah “the art of the possible” mungkin saja ke depan ada manuver tak terduga dari Maruf Amin.”
Sebelumnya diberitakan Wapres Ma’ruf Amin berharap agar Presiden Jokowi memilih menteri yang dapat bekerja dengan baik.
“Saya kira kriterianya sudah ditetapkan dan saya mendukung kriteria itu, ada yang dari parpol, ada yang dari profesional. Juga yang mampu melakukan eksekusi; bukan hanya bekerja tapi bisa melakukan eksekusi-eksekusi,” tegas Wapres Ma’ruf di sela-sela kunjungan kerjanya ke Tokyo, Jepang, Selasa (22/10/2019).
Wapres Ma’ruf menitip harapan kepada Jokowi agar memilih menteri-menteri yang berasal dari tokoh muda dan kreatif untuk mengisi kabinet baru pemerintahan periode 2019-2024.
Ma’ruf pun mendukung seluruh kriteria menteri yang ditentukan Presiden Jokowi di pemerintahannya, baik itu dari kalangan partai politik maupun profesional.
“Saya kira akan dipilih orang-orang yang ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Diharapkan terutama dari tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh kreatif, inovatif karena ini dibutuhkan kerja yang inovatif,” ujar Ma’ruf.
Pakar Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Dr Jawade Hafidz menilai, Jokowi harus memilih para pembantunya secara selektif jangan hanya sekadar ‘bagi-bagi kue’.
Ia menyayangkan kalau sekiranya menteri yang terpilih hanya titipan dari partai politik (parpol), sebab masyarakat membutuhkan kinerja pemerintah.
“Jangan sampai kabinet sekarang itu lahir dari hasil ‘bagi-bagi kue’ kepada orang yang pernah berkeringat berdarah dalam tanda kutip misalnya, lalu dipaksa dikasih job sementara, padahal tidak mempunyai kapasitas background yang cukup untuk jabatan yang diembannya itu, ini kan menimbulkan persoalan,” ujar kutip diberitakan hidayatullah.com, Senin (21/10/2019).*
