Hidayatullah.com- Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta turut mengomentari soal Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin pengembangan lumbung pangan nasional pada saat kunjungan di Kalimantan Tengah.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini berharap agar Menhan Prabowo bijak dalam menanggapi permintaan Jokowi tersebut.
Sukamta berharap agar rencana tersebut harus didahului dengan pengkajian yang matang.
Hal ini, kata Sukamta, mengingat ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional dan saat ini negara sedang terdampak pandemi.
“Situasi krisis pangan memang sudah membayang, tetapi itu jangan disikapi dengan membuat keputusan secara terburu-buru,” ujar Sukamta kepada hidayatullah.com dalam keterangan tertulisnya semalam (13/07/2020).
Sukamta menilai, ada tiga persoalan terkait rencana ini yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, pemahaman pangan sebagai unsur penting membangun ketahanan nasional bukan berarti sektor ini harus dipegang Kementerian Pertahanan.
“Ada beberapa sektor penting untuk membanguan ketahanan nasional, kan tidak berarti Kemhan mengurusi semua hal. Kementerian pertanian, Bulog, Badan Ketahan Pangan yang selama ini mengurusi soal pangan, harus dilihat sebagai satu kesatuan usaha membangun ketahanan nasional. Kemhan saya lihat sudah punya beban dan tanggung jawab yang besar terkait ketahanan nasional melalui kekuatan TNI dengan ketiga matranya,” papar Sukamta.
Kedua, katanya, kebutuhan anggaran yang sangat besar berdasar keterangan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut perlu biaya Rp 68 triliun untuk mengembangkan lumbung pangan. Katanya biaya ini akan didapat dari pengajuan kredit ke Bank Indonesia dalam bentuk penerbitan obligasi.
“Yang jadi soal saat ini pemerintah sedang minim pemasukan, sementara kondisi ekonomi ke depan masih belum menentu. Opsi utang akan semakin menambah beban utang yang sudah membengkak. Mestinya pemerintah sedapat mungkin menekan pengeluaran hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak,” sebut politisi asal DI Yogyakarta ini.
Persoalan ketiga, tambahnya, yaitu soal komoditas singkong yang akan dikembangkan di lahan yang sedang disiapkan seluas 30 ribu hektare di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalteng.
Menurutnya, lebih tepat kalau pemerintah saat ini terlebih dahulu menolong para petani singkong.
“Berkali-kali petani alami anjloknya harga, seperti di bulan Juni kemarin harga 1 kg hanya Rp 900. Lebih baik pemerintah membuat pilot project industri untuk menyerap hasil panen singkong yang sudah ada, ini jelas akan menolong ribuan petani kita,” sebutnya.
Sukamta mengatakan, tentu tidak diharapkan rencana Jokowi itu hanya menjadi kebijakan populis seperti lahan sejuta gambut pada masa lalu namun ternyata alami kegagalan.
“Apalagi jika melihat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, pengembangan lumbung pangan selain di Jawa dan Bali diarahkan ke Sumatera dan Sulawesi. Sementara di Kalimatan dimantapkan perannya sebagai lumbug energi nasional dan paru-paru dunia. Artinya rencana pengembangan di Kalimatan ini tidak sinkron dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ada,” sebutnya.
Sukamta pun berharap Kemhan dapat menanggapi permintaan Jokowi dengan bijak.
“Saya yakin korps TNI jika diberi tugas apapun atas nama kepentingan negara, pasti bersedia tanpa keluhan sedikitpun. Namun demikian, akan lebih baik jika tiap sektor yang sudah ada dapat didorong bekerja secara profesional di bidang masing-masing. Ini juga bagian dari wujud membangun ketahanan nasional,” ujarnya.*
