Hidayatullah.com– Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, membantah pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, yang mengungkap informasi terkait impor 5.000 senjata ilegal.
Menurut Wiranto, informasi dari Panglima TNI tentang ada institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5.000 pucuk senjata standar TNI, tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan.
“Karena ternyata hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas,” ujar Wiranto dalam pernyataan resminya di Jakarta, Ahad (24/09/2017) sore.
“Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5.000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen,” tambahnya.
Menurutnya, pengadaan seperti itu izinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri.
Baca Juga
“Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden,” klaim Wiranto.
Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, Panglima TNI Gatot menyebut, ada institusi di luar militer yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5.000 senjata ilegal.
Hal tersebut diutarakan Jenderal Gatot pada saat acara silaturahim TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/09/2017).
Baca: Siapa di Balik 5.000 Pucuk Senjata Ilegal, Panglima TNI Dinilai Sebaiknya Buka ke Publik
Oleh karena itu, bahwa untuk memenuhi hak publik untuk tahu (rights to know) tentang informasi yang sebenarnya, Komisioner Komnas HAM RI, Maneger Nasution, mengatakan, sebaiknya Panglima TNI segera menjelaskan ke publik secara terang benderang, siapa pun pelaku dan aktor intelektual di balik peristiwa itu.
“Bahwa sekira hal itu benar adanya, seluruh matra TNI dan Polri harus kompak. Jangan beri ruang bagi siapa pun untuk mengadudomba antar matra TNI dan Polri,” ujar Maneger dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com, malam ini, Ahad (24/09/2017).*
