Hidayatullah.com– Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memandang upaya pembebasan Ustadz Abubakar Ba’asyir (ABB) jelas-jelas sebuah manuver politik yang dilakukan capres pasangan 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Menurut Fadli, kepentingan politik itu terasa jelas tatkala Yusril Ihza Mahendra datang kepada Ustadz ABB di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat sebagai penasihat hukum pasangan capres-cawapres 01.
“Saya kira jelas manuver politik, tadi disampaikan (oleh kuasa hukum Ba’asyir) bahwa Yusril datang sebagai tim penasihat hukum paslon 01, ini berarti langkah politik untuk pilpres. Berarti urusannya elektabilitas, bukan hukum dan kemanusiaan,” kata Fadli di kantornya, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/01/2019) kutip Indonesiainside.id.
Fadli juga mengkritik sikap pemerintah yang disebutnya mencla-mencle mengenai kepastian kebebasan Ustadz ABB. Terlebih jika sikap itu muncul setelah ada protes dari negara asing, salah satunya Australia.
“Ini menunjukkan tidak ada kedaulatan pemerintah harusnya iya-iya atau tidak-tidak, Tidak boleh ada pihak asing yang mengintervensi apapun keputusannya,” imbuh Fadli.
Baca Juga
Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menegaskan soal kedaulatan negara yang tidak bisa diintervensi negara lain, termasuk keberatan Australia sebagai pertimbangan untuk pembebasan bersyarat Ustadz ABB.
“Kita tidak mempertimbangkan keberatan atau tidak keberatannya negara lain. Sama dengan Australia juga berpendapat tidak menjadikan protes Indonesia soal Yerussalem itu bahwa harus sepenuhnya diikuti, kan tidak juga. Jadi sama juga permintaan kita soal Yerussalem agar tidak diakui, tapi dia tetap akui,” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/01/2019).
Keputusan resmi pemerintah saat ini ditunggu untuk memastikan rencana pembebasan Ustadz ABB.*
