Hidayatullah.com – Usulan seorang anggota parlemen zionis Israel untuk membagi Masjid Al-Aqsha antara Yahudi dan Muslim memicu kekhawatiran diantara umat Islam.
Amit Halevi, seorang anggota parlemen dari partai Likud yang berkuasa, menguraikan rencananya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar berbahasa Ibrani Zeman Israel. Dia mengusulkan untuk membagi Masjid Al-Aqsha, memberikan 30 persen bagian selatan untuk umat Islam, sementara 70 persen (termasuk Kubah Batu) bagi Yahudi Israel.
Masjid Al-Aqsha, yang membentang seluas 14 hektar dan termasuk Kubah Batu atau Dome of the Rock serta Masjid al-Qibli berkubah perak, adalah situs khusus umat Islam. Hal itu telah disepakati dalam perjanjian internasional berdekade tahun lalu.
Yahudi mengklaim Masjid Al-Aqsha berdiri di atas situs Yahudi, yakni Kuil Gunung atau Temple Mount.
Usulan tersebut muncul di tengah meningkatnya pelanggaran pemukim Yahudi sayap kanan dengan masuk ke Masjid Al-Aqsha. Serta pelanggaran berulang terhadap perjanjian yang ada atas penggunaan situs tersebut oleh pasukan Israel.
Sejak Israel menduduki Yerusalem Timur pada tahun 1967, termasuk Kota Tua di mana Masjid Al-Aqsa berada, kelompok ultra-nasionalis Israel telah mendorong untuk memaksakan “kedaulatan penuh” atas Masjid Al-Aqsha, memicu kekhawatiran bahwa sifat Palestina dan Islam dari situs tersebut akan menjadi diubah.
Kontrol Israel atas Yerusalem Timur melanggar beberapa prinsip di bawah hukum internasional, yang menetapkan bahwa kekuatan pendudukan tidak memiliki kedaulatan di wilayah yang didudukinya dan tidak dapat melakukan perubahan permanen di sana.
Kecaman Rakyat Palestina
Usulan Parlemen Israel itu mendapatkan gelombang kecaman dari warga Palestina yang mengatakan pembagian Masjid Al-Aqsha akan “menyeret wilayah itu ke dalam jurang perang agama”.
Komite Kepresidenan Tinggi Urusan Gereja di Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rencana itu harus “dihentikan dan dikonfrontasi”.
Orang-orang Palestina telah lama khawatir bahwa rencana untuk membagi Al-Aqsha antara Yahudi dan Muslim sedang dilakukan, seperti Masjid Ibrahimi di Hebron yang terpecah pada 1990-an.
Mereka mengutip peningkatan jumlah ultra-nasionalis Israel baru-baru ini yang mengunjungi dan berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsha di bawah perlindungan polisi tanpa izin dari warga Palestina.
Pada tahun 2009, 5.658 pemukim Yahudi memasuki masjid dalam serangan tersebut. Pada 2019, tepat sebelum pandemi Covid-19, jumlahnya naik menjadi 30.000, menurut beberapa perkiraan.
Dalam wawancaranya, Halevi juga menyarankan agar pengelolaan Yordania atas Masjid Al-Aqsha dicabut.
Keluarga kerajaan Hashemite Yordania telah menjadi penjaga situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem – termasuk Al-Aqsha – selama beberapa dekade, sebagai bagian dari pengaturan internasional yang rumit yang dikenal sebagai “status quo”.
“Jika mereka berdoa di sana, itu tidak menjadikan seluruh Temple Mount sebagai tempat suci bagi umat Islam. Itu tidak dan tidak akan terjadi,” kata Halevi, menggunakan istilah Yahudi Temple Mount untuk merujuk ke Masjid Al-Aqsha.
“Kami akan mengambil ujung utara dan berdoa di sana. Seluruh gunung itu suci bagi kami, dan Kubah Batu adalah tempat di mana Kuil itu berdiri. Ini harus menjadi pedoman kami. Israel memimpin. Ini akan menjadi sejarah, pernyataan agama dan nasional,” tambah Halevi.
Anggota parlemen juga berusaha mengubah prosedur akses bagi orang Yahudi yang mengunjungi Al-Aqsha, menuntut agar orang Yahudi diizinkan memasuki kompleks melalui semua gerbang, bukan hanya melalui Gerbang Maroko barat daya.
Gerbang Maroko, atau Bab al-Magharba, adalah satu-satunya gerbang dari 15 titik masuk masjid di bawah kendali penuh otoritas Israel yang tidak dapat diakses oleh warga Palestina.
September lalu, ultra-nasionalis Israel menyerbu Al-Aqsa melalui Gerbang Singa (Bab al-Asbat), menandai pertama kalinya mereka memasuki halaman masjid dari gerbang sejak pendudukan Israel di Yerusalem Timur.
Banyak warga Palestina khawatir bahwa mengizinkan pemukim untuk masuk melalui gerbang yang berbeda menandakan langkah untuk memperluas kendali Israel atas masjid dan mengubah status quo.*
