Serangan Baru ‘Israel” Menunjukkan Penjajah Tak Peduli “Dewan Perdamaian”

Hidayatullah.com—Serangan udara penjajah Israel kembali mengguncang Jalur Gaza pada Sabtu (31/1/2026), menghantam kamp pengungsian di Al-Mawasi, Khan Younis, apartemen di Gaza City, serta sejumlah fasilitas sipil.

Sedikitnya 32 warga Palestina dilaporkan tewas—banyak di antaranya perempuan dan anak-anak—dalam salah satu serangan paling mematikan sejak gencatan senjata diberlakukan, menurut laporan Reuters.

Badan pertahanan sipil Gaza menyatakan korban terus bertambah sejak pagi. “Jumlah korban tewas sejak fajar meningkat menjadi 32 orang, sebagian besar anak-anak dan perempuan,” kata juru bicara Mahmud Bassal.

Ia menambahkan bahwa apartemen hunian, tenda pengungsi, tempat penampungan, dan kantor polisi menjadi sasaran, memicu bencana kemanusiaan.

Kesaksian warga menggambarkan dampak tragis pemboman tersebut. “Tiga anak perempuan meninggal saat mereka sedang tidur. Kami menemukan jasad mereka di jalan,” ujar Samer al-Atbash kepada AFP.

Kerabat lain mempertanyakan makna kesepakatan damai yang sedang berlangsung. “Gencatan senjata apa yang Anda maksud? Semua orang saling menipu,” katanya.

Otoritas kesehatan Palestina menyebut serangan itu menargetkan area sipil. Malam tersebut bahkan disebut sebagai periode paling mematikan sejak truce Oktober lalu, sementara kedua pihak saling menuduh melanggar perjanjian.

Serangan baru menggugurkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menilai keikutsertaan Indonesia sebagai “kesempatan bersejarah” untuk mencapai “perdamaian” di Gaza dan mengurangi penderitaan warga.

Realitas justru memperlihatkan serangan baru dan laporan ratusan warga Gaza telah syahid sejak gencatan senjata dimulai, memperkuat keraguan terhadap efektivitas arsitektur damai yang baru dibentuk AS.

Bab Baru “Dewan Perdamaian”

Serangan terjadi tidak lama setelah Amerika Serikat meluncurkan Board of Peace atau “Dewan Perdamaian” , sebuah inisiatif buatan AS yang diklaim bertujuan menstabilkan Gaza dan menangani krisis global.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pihaknya berkomitmen memastikan Gaza didemiliterisasi, dikelola dengan baik, dan dibangun kembali. Dewan ini melibatkan sejumlah tokoh seperti Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Ajay Banga, dan Robert Gabriel.

Sebanyak 26 negara dilaporkan masuk daftar awal—di antaranya Indonesia, Arab Saudi, Turki, Mesir, Qatar, hingga Argentina—sementara beberapa negara Eropa disebut memilih tidak bergabung.

Tanpa Palestina, Tak Ada Perdamaian

Beberapa pengamat menilai desain lembaga tanpa keterlibatan penuh pihak Palestina berisiko gagal.

Analis Ian Parmeter dari Australian National University menyebut tuntutan pelucutan senjata pejuang Hamas sebagai “batu sandungan besar” yang dapat menggagalkan proses damai jika tidak dapat diterima pihak yang bertikai.

Sementara Steven Wright dari Hamad Bin Khalifa University mempertanyakan status politik Hamas dalam tatanan pascaperang. Tanpa kejelasan itu, ia memperingatkan kesepakatan hanya akan menjadi “gencatan senjata rapuh, bukan perdamaian langgeng.”

Kelompok HAM seperti Amnesty International juga menyatakan terdapat bukti pelanggaran hukum internasional dalam operasi militer yang berdampak besar pada warga sipil—tuduhan yang berulang kali dibantah pemerintah Israel.

Serangan terbaru mempertegas rapuhnya upaya damai di tengah perang yang oleh banyak pihak—termasuk sejumlah pakar hukum internasional—terus diperdebatkan apakah telah memasuki kategori genosida atau tidak, tuduhan yang ditolak keras oleh Israel.

Di tengah pembentukan Dewan Perdamaian dan seruan internasional untuk menghentikan perang, kekerasan masih terjadi dan perjanjian kerap diperselisihkan. Situasi ini memunculkan pertanyaan lama: apakah inisiatif diplomatik mampu menghentikan pertumpahan darah, atau kembali kandas oleh realitas perang di lapangan.*