Hidayatullah.com—Dalam perkembangan mengejutkan yang mengguncang kawasan Timur Tengah, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) hari Kamis (9/10/2025) mengumumkan telah mencapai kesepakatan komprehensif untuk menghentikan perang di Jalur Gaza, setelah hampir dua tahun konflik berdarah dengan Israel.
Kesepakatan itu dicapai dalam perundingan di Sharm el-Sheikh, Mesir, yang difasilitasi oleh Qatar, Turki, dan Mesir, dengan inisiatif diplomatik dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebut bahwa kesepakatan tersebut mencakup penghentian total operasi militer Israel di Gaza, penarikan penuh pasukan pendudukan dari seluruh wilayah, pembukaan koridor bantuan kemanusiaan, serta pertukaran tahanan antara penjajah Israel dan faksi-faksi perlawanan Palestina.
“Kami bernegosiasi dengan tanggung jawab dan keseriusan demi menghentikan perang pemusnahan terhadap rakyat kami,” tulis Hamas dalam pernyataannya yang disiarkan melalui saluran Al-Aqsa TV. “Kami menghargai peran penting saudara-saudara kami di Qatar, Mesir, dan Turki, serta upaya Presiden Trump yang memungkinkan lahirnya kesepakatan ini, ” sebagaimana dikutip Al Jazeera Bahasa Arab.
Pejuamh Hamas mendesak agar para penjamin internasional memastikan penjajah tidak melanggar atau menunda pelaksanaan perjanjian tersebut. Gerakan itu juga menyerukan dukungan luas dari dunia Arab dan Islam untuk menjamin implementasi poin-poin kesepakatan di lapangan.
Baca Juga
Beberapa jam setelah pengumuman Hamas, Donald Trump, yang kini kembali aktif di panggung politik internasional, mengonfirmasi melalui platform Truth Social bahwa ‘Israel’ dan Hamas telah menandatangani tahap pertama dari “Rencana Perdamaian Sharm el-Sheikh.”
“Ini hari besar bagi dunia Arab dan Islam, bagi Israel, dan bagi Amerika Serikat,” tulis Trump. “Semua sandera akan segera dibebaskan, dan pasukan Israel akan ditarik ke garis-garis yang telah disepakati menuju perdamaian yang kuat dan langgeng.”
Respon ‘Israel’ dan Perpecahan Politik
Namun di ‘Israel’, kabar gencatan senjata justru disambut dengan campuran antara kelegaan dan kepedihan, bertepatan dengan peringatan dua tahun serangan 7 Oktober 2023, saat pejuang Hamas menembus perbatasan selatan ‘Israel’ dan menewaskan ratusan orang.
Penjajah menggelar upacara peringatan di Yerusalem dengan nuansa resmi dan penuh simbol militer. Namun di luar kompleks kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, ribuan keluarga sandera dan korban berkumpul dalam aksi protes menuntut implementasi segera perjanjian gencatan senjata dan pembebasan seluruh tawanan.
“Kami tidak ingin mendengar pidato kemenangan lagi. Kami ingin anak-anak kami pulang,” teriak salah satu ibu sandera dalam aksi yang dikawal ketat kepolisian.
Ketegangan juga terasa di Tel Aviv, di mana lebih dari 30 ribu warga menghadiri peringatan alternatif di Taman Yarkon. Acara itu dihadiri oleh tokoh oposisi seperti Benny Gantz, yang menuding pemerintahan Netanyahu “telah memutus hubungan dengan masyarakat Israel” dan gagal mempertanggungjawabkan kegagalan militer terbesar dalam sejarah negara itu.
Peringatan di Tengah Luka dan Isolasi
Meski pemerintah berusaha menampilkan citra kemenangan, data resmi Kementerian Pertahanan Israel menunjukkan lebih dari 1.150 tentara penjajah ‘Israel’ tewas sejak awal perang dan lebih dari 20.000 lainnya terluka, separuh di antaranya mengalami gangguan psikologis.
Pernyataan juru bicara militer pada Sabtu malam menegaskan bahwa 48 sandera masih berada di Gaza, bahkan setelah 729 hari pertempuran tanpa hasil yang jelas.
Di berbagai kota Israel, sirene peringatan dan nyala lilin menandai apa yang banyak warga sebut sebagai “hari paling gelap” dalam sejarah negara itu. Namun, di saat yang sama, langit Gaza kembali terang oleh suar-suar militer, menandakan bahwa situasi di lapangan belum sepenuhnya tenang meski pengumuman gencatan senjata telah dilakukan.
Dunia Menyambut, Israel Terpuruk
Kesepakatan gencatan senjata disambut positif oleh banyak negara dan organisasi internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menyebutnya “langkah menuju keadilan,” sementara Emir Qatar menegaskan pentingnya “implementasi nyata, bukan sekadar pernyataan politik.”
Di Eropa, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menyerukan agar perjanjian itu menjadi “landasan bagi perdamaian dua negara.”
Namun di dalam negeri ‘Israel’, suasana berbanding terbalik. Media-media utama menggambarkan “rasa patah hati nasional” di tengah kesadaran bahwa perang terpanjang dalam sejarah Israel berakhir tanpa kemenangan yang nyata.
Kolumnis Ben Caspit dari Maariv menulis, “Israel memenangkan pertempuran, tapi kehilangan jiwanya. Hamas tidak dihancurkan, dan Netanyahu akan dikenang sebagai perdana menteri yang membawa negara ini ke jurang paling dalam.”
Sementara itu, di Gaza, suara azan menggema di antara reruntuhan, disambut dengan air mata haru. Anak-anak keluar dari tempat perlindungan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan.
Bagi mereka, gencatan senjata ini bukan sekadar kesepakatan politik, melainkan napas pertama setelah dua tahun dalam neraka perang.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
