Faksi Palestina terbesar Hamas dan Fatah bertemu di Kairo dan membuat pernyataan, “Kami Mendukung Penyerahan Pengelolaan Gaza kepada Komite Palestina Sementara”
Hidayatullah.com—Atas undangan Republik Arab Mesir dan dengan dukungan langsung dari Presiden Abdul Fattah al-Sisi, serta sebagai kelanjutan dari upaya negara-negara sahabat dan mediator di Mesir, Qatar, dan Turki untuk menghentikan perang di Gaza dan menangani dampaknya — yang terakhir kali dibahas dalam KTT “Perdamaian Sharm el-Sheikh” pada Oktober 2025 — sejumlah faksi Palestina hari Jumat, 24 Oktober 2025 mengadakan pertemuan di ibu kota Mesir, Kairo.
Mereka membahas perkembangan isu Palestina dan meninjau tahap kedua dari rencana Presiden Donald Trump untuk menghentikan perang di Jalur Gaza, sebagai bagian dari persiapan menuju dialog nasional menyeluruh guna melindungi proyek nasional dan memulihkan persatuan bangsa.
Para peserta pertemuan membuka sesi dengan menyampaikan salam hormat kepada seluruh rakyat Palestina di tanah air dan di pengasingan, khususnya warga di Gaza, serta kepada para syuhada, tahanan, dan korban luka, sebagai penghargaan atas keteguhan dan pengorbanan mereka.
Mereka menegaskan perlunya melanjutkan segala upaya untuk mengakhiri penderitaan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi rakyat dan perjuangan nasional Palestina.
Baca Juga
Para peserta juga mengapresiasi upaya Arab, Islam, dan internasional, termasuk inisiatif Presiden Trump terkait penghentian perang di Gaza.
Faksi-faksi Palestina menegaskan bahwa tahap saat ini menuntut sikap nasional yang bersatu dan visi politik yang berlandaskan pada kesatuan kata, nasib bersama, serta penolakan terhadap segala bentuk aneksasi dan pengusiran di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.
Mereka mengecam persetujuan awal parlemen Israel terhadap rancangan undang-undang “Penerapan Kedaulatan Israel di Tepi Barat”, menyebutnya sebagai agresi berbahaya terhadap identitas dan eksistensi bangsa Palestina, sekaligus mengapresiasi keputusan Presiden Trump untuk menghentikan langkah tersebut dan janjinya untuk tidak mengulanginya.
Para faksi menegaskan bahwa persatuan nasional merupakan jawaban tegas terhadap kebijakan-kebijakan semacam itu dan menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah nyata untuk mewujudkannya.
Para peserta sepakat atas hal-hal berikut:
1. Mendukung dan melanjutkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian penghentian tembakan, termasuk penarikan pasukan pendudukan dari Jalur Gaza, pencabutan seluruh blokade yang dikenakan terhadapnya, pembukaan semua pos penyeberangan termasuk perbatasan Rafah, dan masuknya seluruh kebutuhan kemanusiaan dan layanan kesehatan; serta memulai proses rekonstruksi menyeluruh yang mengembalikan kehidupan normal bagi sektor tersebut dan mengakhiri penderitaan warga.
2. Menyerahkan pengelolaan administrasi Jalur Gaza kepada sebuah komite Palestina sementara yang terdiri dari putra-putri sektor tersebut, dibentuk dari unsur-unsur independen (teknokrat), yang akan menyelenggarakan urusan kehidupan dan layanan dasar bekerja sama dengan negara-negara Arab saudara dan lembaga internasional berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas nasional; serta membentuk sebuah komite internasional yang mengawasi pendanaan dan pelaksanaan rekonstruksi sektor tersebut, dengan penegasan atas kesatuan sistem politik Palestina dan keputusan nasional yang independen.
3. Mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah sektor, dengan penegasan pentingnya penerbitan sebuah resolusi PBB mengenai pasukan PBB sementara yang akan dibentuk untuk mengawasi penghentian tembakan.
4. Menyerukan pengakhiran segala bentuk penyiksaan dan pelanggaran terhadap tahanan di penjara-penjara pendudukan serta mendesak pengikatan pihak pendudukan kepada hukum dan konvensi internasional yang relevan; menegaskan bahwa isu tahanan akan tetap menjadi prioritas utama hingga mereka memperoleh kebebasan.
5. Melanjutkan kerja bersama untuk menyatukan visi dan sikap dalam menghadapi tantangan yang dihadapi isu Palestina, termasuk dengan menyerukan diadakannya pertemuan darurat untuk seluruh kekuatan dan faksi Palestina guna menyepakati strategi nasional dan mengaktualkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan yang sah dan tunggal bagi rakyat Palestina, sehingga mencakup seluruh komponen dan kekuatan nasional rakyat Palestina.
Pertemuan ditutup dengan penegasan bahwa “waktu adalah darah” — bahwa momen ini bersifat menentukan — dan dengan janji kepada rakyat Palestina untuk menjadikan pertemuan ini titik balik sejati menuju persatuan nasional, demi membela hak rakyat untuk hidup, bermartabat, merdeka, dan mempertahankan amanah perjuangan Palestina, hak generasi mendatang, serta hak menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, sekaligus menjamin hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka.
Pernyataan itu juga menyerukan penghentian segala bentuk penyiksaan dan pelanggaran terhadap para tahanan di penjara-penjara Israel, serta menuntut agar Israel mematuhi hukum dan perjanjian internasional terkait. Isu tahanan disebut akan tetap menjadi prioritas utama hingga mereka dibebaskan.
Faksi-faksi Palestina mengecam persetujuan awal Knesset Israel atas rancangan undang-undang untuk “menerapkan kedaulatan Israel di Tepi Barat,” dan mengapresiasi keputusan Trump yang menghentikan langkah itu.
Mereka menegaskan bahwa persatuan nasional adalah respons tegas terhadap kebijakan tersebut, dan menekankan pentingnya mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapainya.
Para peserta menyampaikan rasa terima kasih kepada Republik Arab Mesir dan Presiden Abdul Fattah al-Sisi, serta kepada seluruh mediator atas upaya mereka dalam mendukung dan memperjuangkan isu Palestina.* aaw, aj
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
