Hidayatullah.com – Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris yang menangani masalah terorisme telah mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas penjualan senjata kepada ‘Israel’. Pria tersebut mengatakan bahwa pemerintah Inggris “mungkin terlibat dalam kejahatan perang”.
Mark Smith menulis surat kepada rekan-rekannya pada hari Jumat, mengatakan bahwa ia telah menyampaikan keprihatinannya “di setiap tingkat” di Kemenlu Inggris, termasuk melalui mekanisme pelaporan resmi.
Smith, bertugas di Kedutaan Besar Inggris di Dublin, menambahkan bahwa ia telah menerima tidak lebih dari sekedar tanggapan dasar.
Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan (FCDO) menolak untuk mengomentari kasus perorangan, namun mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional.
Email pengunduran diri tersebut dikirim ke berbagai daftar distribusi termasuk ratusan pejabat pemerintah, staf kedutaan besar dan penasihat khusus untuk para menteri di Kemenlu Inggris.
Smith mengatakan bahwa ia sebelumnya bekerja dalam penilaian perizinan ekspor senjata Timur Tengah untuk pemerintah dan “setiap hari” rekan-rekannya menyaksikan “contoh-contoh yang jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi” tentang kejahatan perang dan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional oleh Israel di Gaza.
“Anggota senior pemerintah dan militer Israel telah menyatakan niat genosida secara terbuka, tentara Israel mengambil video dengan sengaja membakar, menghancurkan, dan menjarah harta benda warga sipil,” tulisnya.
“Seluruh jalan dan universitas telah dihancurkan, bantuan kemanusiaan dihalangi dan warga sipil secara teratur tidak memiliki tempat yang aman untuk mengungsi. Ambulans Bulan Sabit Merah telah diserang, sekolah dan rumah sakit menjadi sasaran rutin. Ini adalah Kejahatan Perang.”
Dia menegaskan bahwa “tidak ada pembenaran bagi Inggris untuk terus melanjutkan penjualan senjata ke Israel”.
Seorang sumber yang dekat dengan Smith mengatakan bahwa emailnya hanya ditujukan kepada pihak internal pemerintah dan dia tidak mengundurkan diri secara terbuka.
Sejak cerita ini muncul di publik, Smith telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada pemerintah untuk “mendengarkan keprihatinan” para pegawai negeri sipil, menambahkan bahwa dia sebelumnya adalah penulis utama penilaian pusat yang mengatur legalitas penjualan senjata Inggris di Direktorat Timur Tengah dan Afrika Utara.
Dia mengatakan: “Adalah tugas saya untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan mengenai korban sipil, kepatuhan terhadap hukum internasional, serta menilai komitmen dan kemampuan negara-negara yang bersangkutan.”
“Untuk mengekspor senjata ke negara manapun, Inggris harus yakin bahwa negara penerima memiliki prosedur yang kuat untuk menghindari jatuhnya korban sipil dan meminimalkan bahaya bagi kehidupan sipil. Tidak mungkin untuk membantah bahwa Israel melakukan hal itu.”
“Saya telah menulis surat kepada Menteri Luar Negeri untuk memberitahukan pengunduran diri saya dan mendesaknya untuk segera meninjau kembali pendekatan Inggris terhadap situasi di Gaza. Saya sangat berharap bahwa dia akan mendengarkan keprihatinan para Pegawai Negeri Sipil tentang masalah ini dan membuat perubahan yang diperlukan.”
Sejak tahun 2008, Inggris telah memberikan lisensi untuk ekspor senjata ke ‘Israel’ senilai total £ 574 juta ($ 727 juta), menurut Campaign Against Arms Trade (CAAT).
Pemerintah Inggris baru-baru ini mengecilkan skala pasokan, menyebutnya “relatif kecil” sebesar £42 juta ($53 juta) pada tahun 2022.
‘Israel’ telah berulang kali berdalih mereka tidak melanggar hukum kemanusiaan internasional di Gaza.
Pada bulan Mei, jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengajukan surat perintah penangkapan terhadap perdana menteri dan menteri pertahanan ‘Israel’, serta para pemimpin Hamas, atas tuduhan kejahatan perang, namun surat perintah tersebut belum dikeluarkan.
