Hidayatullah.com | PADA Oktober 1973, Senator Delaware yang baru terpilih Joe Biden mengunjungi ‘Israel’. Ini merupakan perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri dan bertemu dengan Perdana Menteri Golda Meir.
Pria yang kala itu berumur 30 tahun tampak tersentuh ketika Meir menjelaskan apa yang dia katakan adalah situasi berbahaya militer ‘Israel’ yang dikelilingi “negara musuh”. Tetapi dia terhibur ketika pemimpin Zionis itu mengungkapkan apa yang dia katakan sebagai senjata rahasia ‘Israel’: Pemukim Yahudi tidak punya tempat lain untuk dituju.
Biden telah menceritakan kembali kisah ini berkali-kali. Ia menggambarkan peristiwa tersebut sebagai “salah satu pertemuan paling penting yang pernah saya lakukan dalam hidup saya”.
Itu menandai awal dari dukungannya yang tak tergoyahkan untuk ‘Israel’ dan hubungan dekat dengan banyak pemimpin negara penjajah sejak saat itu. Tiga belas tahun kemudian, ketika Biden menyampaikan pidato yang berapi-api kepada Senat AS, memperjelas bahwa kepentingan Amerika terkait erat dengan kepentingan ‘Israel’.
“Sudah waktunya kita berhenti meminta maaf atas dukungan kita untuk ‘Israel’,” katanya kepada anggota parlemen pada Juni 1986. “Itu adalah investasi 3 miliar AS Dolar terbaik yang kita buat. Jika tidak ada ‘Israel’, Amerika Serikat harus menciptakan ‘Israel’ untuk melindungi kepentingannya di wilayah tersebut,” tambahnya.
Tahun berikutnya menandai awal dari bantuan militer senilai 3 miliar AS Dolar yang terus diterima ‘Israel’ dari AS. Biden, yang mengakui dirinya Zionis, telah menghadiri banyak pertemuan kelompok lobi pro-‘Israel’, seperti Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC) dan J Street.
Kemenangannya pada hari Sabtu atas Donald Trump dalam salah satu pemilihan presiden AS terketat telah diterima dengan kelegaan dari para pejabat Otoritas Palestina. Ini bukan karena kemenangannya, tetapi lebih untuk kekalahan Trump.
Trump dan kepemimpinan Palestina
Di bawah pemerintahan Donald Trump, empat tahun terakhir telah secara radikal mengubah lanskap politik untuk ‘Israel’ dan Palestina. Sementara AS selalu menjadi pendukung besar ‘Israel’ – menjajakan jalur solusi dua negara selama bertahun-tahun, bahkan ketika Israel terus mencaplok tanah Palestina dan membangun lebih banyak permukiman – Trump membawa kebijakan ini ke ketinggian baru.
Dia menghentikan bantuan AS kepada Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota ‘Israel’, dan memindahkan kedutaan AS di sana dari Tel Aviv.
Trump menolak untuk mengutuk pembangunan dan perluasan permukiman sebagai ilegal – yang bertentangan dengan hukum internasional. Dia juga menarik dana ke badan pengungsi PBB, yang diandalkan jutaan warga Palestina untuk pendidikan, makanan dan mata pencaharian.
Trump juga menjadi perantara kesepakatan “normalisasi” dengan tiga negara Arab yang mengakui ‘Israel’ tanpa banyak menuntut keuntungan Palestina sebagai imbalan, membuat kepemimpinan Palestina semakin terisolasi.
Melalui menantu laki-lakinya Jared Kushner, Trump menyusun rencana Timur Tengah yang menghindari solusi dua negara – yang ditolak keras oleh kepemimpinan Palestina.
Alih-alih mengusulkan negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kotanya, rencana Trump mengakui kedaulatan ‘Israel’ atas blok pemukiman ilegal utama di Tepi Barat yang diduduki. Negara Palestina akan terdiri dari kanton tanah yang tidak bersebelahan, dan ibu kota di pinggiran Yerusalem Timur yang diduduki.
Jadi, apakah Joe Biden akan kembali ke kebijakan Timur Tengah yang diterima dari pemerintahan AS sebelumnya, atau akankah dia melanjutkan jalur upaya Trump?
Tidak ada perubahan strategis dalam kebijakan AS
Beberapa kantor berita Palestina memuat pernyataan pejabat Palestina dengan sudut pandang mereka tentang arti terpilihnya Biden mengalahkan Trump. Nabil Shaath, perwakilan khusus Presiden Mahmoud Abbas, mengatakan kepemimpinan Palestina tidak mengharapkan perubahan strategis dalam kebijakan AS terhadap Palestina, tetapi menyingkirkan era Trump – yang dia gambarkan sebagai “yang terburuk” – adalah keuntungan.
“Dari apa yang kami dengar dari Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris, saya pikir dia akan lebih seimbang dan tidak terlalu tunduk pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu – sehingga tidak berbahaya bagi kami dibandingkan Trump,” katanya.*/ Artikel dimuat di laman Aljazeera
