Sambungan artikel PERTAMA
Hugh Lanning, Ketua Kampanye Solidaritas Inggris untuk Palestina, mengecam gerakan yang terdapat pada pernyataan dan mengatakan bawah proposal tersebut “sebuah respon otoriter terhadap pertumbuhan yang luar biasa dari sebuah gerakan bagi perdamaian dan keadilan untuk Palestina” dan “terbukti sebagai jalan tidak demokratis yang dapat merusak kebijakan luar negeri Inggris dan hukum internasional.”
Lanning mencatat tindakan itu sebagai “bertentangan dengan kebijakan lama pemerintah itu sendiri,” dia mengutip sebuah peringatan oleh Kantor Luar Negeri Inggris bahwa: “transaksi keuangan, investasi, pembelian, pengadaan barang, serta kegiatan ekonomi lainnya (termasuk pelayanan seperti pariwisata) di daerah pemukiman Israel atau yang menguntungkan pemukiman Israel, memerlukan hukum yang resmi dan risiko ekonomi yang timbul dari fakta bahwa pemukiman Israel, menurut hukum Internasional, dibangun di atas tanah yang berpenghuni dan tidak diakui sebagai bagian yang sah dari wilayah Israel.”
Dalam peringatan tersebut ditambahkan: “Warga Negara Uni Eropa dan para pelaku bisnis juga menyadari potensi implikasi reputasi yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dan keuangan di pemukiman, serta kemungkinan pelecehan terhadap hak-hak individu.”
Pengelola dana pensiun pemerintah Norwegia memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan yang memberi keuntungan pada Israel, didasari bukti-bukti yang dipublikasikan oleh The Elektronic Intifada yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut berbohong tentang kegiatan mereka.
Tahun lalu, pengelola dana pensiun terbesar Belanda PGGM mengambil sikap yang sama dengan memutuskan hubungan kerja dari bank milik Israel dikarenakan peran mereka di Tepi Barat, Palestina.
Amarah
Di Inggris, menurut pemberitaan BBC, Dewan Kota Leicester baru-baru ini juga memutuskan secara resmi memboikot barang-barang dari pemukiman ilegal Israel. Empat anggota Dewan Skotlandia juga melakukan boikot atas barang-barang Israel, seperti yang dilakukan Dewan lain di Wales dan di Irlandia Utara.
Barnard menyatakan sembari undang-undang baru secara spesifik menargetkan BDS, itu menjadi bagian dari konteks luas usaha pemerintah untuk melemahkan otoritas lokal.
“Pemerintah menggunakan berbagai alasan sebagai cara untuk menghalangi aktivis BDS tetapi juga menghalangi orang yang lain termasuk yang bukan aktivis,” kata Barnard.
Tetapi perpanjangan tangan pihak kekuasaan ini hanya akan dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi Partai Konservatif.
Financial Times melaporkan bahwa gerakan itu “membuat marah beberapa petugas negara yang mengelola dana wali pension, termasuk Andrew Clare, ketua Direksi Asset di London’s Cass Business School dan ketua sebuah perusahaan pengelola dana pensiun terpercaya.
Laporan tersebut juga mengutip Kieran Quinn, seorang anggota Dewan Partai Buruh, ketua pengelola dana pensiun Manchester Greater dan Ketua Forum pengelola dana pensiun otoritas lokal.
Quinn menuduh bahwa inisiatif untuk divestasi dapat merugikan pengembalian dana pensiun. “Kami secara hukum berhak mempertimbangkan berbagai alasan kenapa kita sebaiknya berinvestasi atau tidak berinvestasi pada suatu perusahaan. Jika terjadi pemboikotan internasional (pada suatu perusahaan), keadaan finansial perusahaan tersebut mungkin akan jatuh,” kata dia.
Momentum
Bagi aktivis Solidaritas Palestina, batas dasar BDS bukan tentang jumlah tetapi tentang hak manusia – dan keseluruhan momentum adalah peningkatan, kata aktivis.
“Tekanan adalah halangan bagi perusahaan senjata yang mendapat keuntungan dari kejahatan perang mengakibatkan kematian dan kehancuran pria, anak-anak dan wanita Palestina,” kata Lanning.
“Daripada berusaha menghalangi gelombang dukungan bagi hak asasi manusia, pemerintah-pemerintah termasuk pemerintah kita lebih baik mengambil tindakan untuk menegakkan hak asasi manusia dan hukum internasional.”
Barnard berdiri diantara mereka yang bertekad untuk bertahan dari tekanan. “Secara teknis gerakan ini adalah perjanjian yang belum selesai,” kata dia. “ Gerakan ini belum jelas bagaimana itu akan bekerja. Supaya kita dapat memobilisasi orang-orang untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia, mereka harus mengetahui maksud dari gerakan ini.”
“Gerakan ini mengacu pada kumpulan taktik untuk menakut-nakuti,” ujar Barnard menjelasan. “Jadi apa yang benar-benar kita ingin lakukan adalah menyatukan semua sector dan memperhitungkan dengan teliti bagaimana kita bisa membingkai perlawanan kita (terhadap Israel, red) sehingga kebanyakan orang bisa berpartisipasi di dalamnya.”.*
Naskah diambil dari tulisan Ryan Rodrick Beiler berjudul ‘UK wants law to stop councils boycotting Israel’yang dimuat the Electronic Intifada, diterjemahkan oleh Nashirul Haq AR
