Hidayatullah.com – Korban terbunuh dalam protes di seluruh India mencapai 26 pada hari Ahad dengan demonstrasi terhadap Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAB) kontroversial terus berlanjut, kepolisian mengatakan lapor Daily Sabah pada Rabu, 22 Desember 2019.
Pusat protes tersebut adalah negara bagian Uttar Pradesh (UP) di mana minoritas Muslim banyak tinggal di sana.
Pemerintah negara bagian mengatakan telah menahan enam orang yang berpakaian Islami menyalahkan mereka atas kekerasan.
Jaringan internet telah dipadamkan di beberapa distrik negara bagian itu hingga Senin.
Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAB) yang disahkan pada minggu lalu memberikan kewarganegaraan kepada penganut Hindu, Sikh, Jain dan Kristen dari Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh, tetapi tidak kepada Muslim.
Baca Juga
Para pemimpin Muslim meyakini UU baru itu akan dihubungkan dengan pendaftaran warga negara nasional di mana setiap penduduk akan diminta membuktikan kewarganegaraan India mereka.
Lebih dari 100 orang telah ditangkap di berbagai bagian negara itu sehubungan dengan demonstrasi kekerasan, kata sebuah pernyataan pemerintah.
Reaksi terhadap UU yang didorong melalui parlemen oleh pemerintah nasionalis Hindu pada 11 Desember menandai perbedaan pendapat terkuat sejak Modi pertama kali terpilih pada tahun 2014.
India, dengan populasi mencapai lebih dari 1,3 miliar, terbagi menjadi 80% Hindu dan 14% Muslim, yang berarti negara itu memiliki salah satu populasi Muslim terbesar di negara manapun di dunia.
Ada pertanyaan yang berkembang tentang sikap pemerintah, yang dipimpin oleh partai nasionalis Hindu Modi, terhadap 172 juta Muslim India.
Undang-undang tersebut memberikan kewarganegaraan kepada non-Muslim dari tiga negara tetangga dalam apa yang dikatakan oposisi adalah bagian dari rencana induk nasionalis Hindu Modi. Modi mengatakan Muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan tidak dilindungi oleh undang-undang kewarganegaraan karena mereka tidak memerlukan perlindungan India.
Undang-undang kewarganegaraan menyusul pencabutan status khusus wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, dan putusan pengadilan yang membuka jalan bagi pembangunan kuil Hindu di lokasi masjid yang dihancurkan oleh para fanatik Hindu.
Ini juga mengikuti proses pendaftaran kewarganegaraan yang kontroversial di negara bagian Assam di India timur laut yang dimaksudkan untuk menyingkirkan orang-orang yang berimigrasi ke negara itu secara ilegal. Hampir 2 juta orang di Assam dikeluarkan dari daftar, sekitar setengah Hindu dan setengah Muslim, dan telah diminta untuk membuktikan kewarganegaraan mereka atau dianggap asing.*
