Hidayatullah.com – Pemerintah Malaysia telah menunjuk International Institute of Islamic Thought and Civilisation (ISTAC) untuk melakukan studi secara rinci terkait laporan dugaan kekejaman dan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, kutip News Straith Times.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Saifuddin Abdullah mengatakan negaranya akan mengadopsi pendekatan langkah-demi-langkah dalam menyaring semua laporan yang diterima dari berbagai penjuru mengenai etnis Uighur.
“Selama pertemuan saya dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, saya memberi tahu dia bahwa kita akan mengambil pendekatan moderat dalam masalah ini.
“Malaysia tidak akan secara membabi buta mendukung laporan yang diberikan oleh pemerintah China atau secara terbuka mengkritik China. Kami ingin memastikan kebenaran di balik setiap dan setiap laporan yang kami terima tentang insiden di sana,” katanya kepada wartawan setelah menyerahkan bantuan kepada 260 sekolah dasar dan siswa sekolah menengah di daerah pemilihan Indera Mahkota di SMK Tengku Panglima Perang, hari Senin (30/12/2019).
“Kami ingin memastikan kebenaran di balik masing-masing dan setiap laporan yang kami terima tentang insiden di sana,” tambahnya.
Baca Juga
Saifuddin, yang juga anggota parlemen Indera Mahkota, mengatakan di antara laporan yang diterima adalah bahwa lebih dari satu juta warga Uighur ditahan dan ditahan di kamp-kamp ‘pendidikan ulang’ yang oleh beberapa laporan digambarkan sebagai indoktrinasi dan kamp cuci-otak.
“Kami perlu memverifikasi ini, termasuk gerakan separatis Uighur di Provinsi Xinjiang dan apakah ada unsur terorisme dalam masalah ini,” tambahnya.
Pekan lalu, ratusan orang berkumpul di dekat Kedutaan Besar China di Jalan Ampang untuk memprotes normalisasi dan pendidikan ulang minoritas Muslim di provinsi tersebut.
Sebanyak 10 juta Muslim Uighur, tinggal di wilayah Xinjiang di China Barat. Warganya yang berasal dari etnis Turki ini membentuk sekitar 45% dari populasi Xinjiang, telah lama diperlakukan secara diskriminatif.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, lebih dari 1 juta orang, atau sekitar 7% dari populasi Muslim di Xinjiang, telah dipenjara di sebuah kamp bernama “pendidikan ulang politik”.
September lalu, Human Rights Watch menuduh China melakukan “kampanye sistematis pelanggaran hak asasi manusia” terhadap Uighur Muslim di Xinjiang.*
