Hidayatullah.com– Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono mengakui bahwa virus corona jenis baru (COVID-19) berdampak pada perekonomian Indonesia.
Di antara dampaknya adalah melalui penerimaan negara dari sektor impor yang menurun. Sebab, jelasnya, sekitar 74 persen barang modal untuk industri atau impor Indonesia masih berasal dari China, negara asal virus mematikan itu.
Walaupun menurutnya sampai saat ini Indonesia masih punya stok bahan modal untuk industri, akan tetapi persediaan itu diproyeksikan akan habis dalam waktu 1-2 bulan mendatang.
“Impor kita kan 74 persen barang modal bahan baku. Memang kita masih punya stok, tapi biasanya siklusnya satu sampai dua bulan akan kesulitan,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/02/2020) kutip Antaranews.com.
Baca: Gegara Virus Corona, Pembangunan Kereta Cepat Indonesia China Terganggu
Kemenko Ekonomi memprediksikan dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia akan mulai terjadi pada bulan depan, Maret.
Menurutnya, puncak virus corona pada 20-30 Januari lalu. “Jadi kalau satu sampai dua bulan plus itu berarti di pertengahan Maret akan terasa,” sebutnya.
Menurutnya, hal itu terkait korban virus corona yang terus meningkat, yakni dari 11 ribu orang terinfeksi pada 31 Januari hingga per hari, Senin (24/02/2020), korban ini mencapai 79.166 orang terinfeksi dan 2.444 orang tewas.
“Perubahannya sangat cepat dari ekonomi dan politik, jadi kita perlu hati-hati betul menyikapi COVID-19. Perkembangannya eksponensial,” ungkapnya.
Baca: Virus Corona Pengaruhi Investasi, Luhut Mau Warga China Tertentu Diizinkan Masuk Indonesia
Selain itu, wabah virus corona juga berdampak pada penghentian lalu lintas orang, khususnya untuk wisatawan China, yang telah dilakukan sejak 5 Februari. Kebijakan penyetopan wisatawan China menghilangkan penerimaan negara dari sektor pariwisata.
Penghentian wisatawan China masuk ke Indonesia juga berakibat terhadap lalu lintas uang yang hilang, yaitu lewat devisa.
“Masalah utamanya nanti berpengaruh kepada semuanya, lalu lintas barang, orang, dan uang. Kalau lalu lintas orang kita udah setop per 5 Februari sudah enggak ada orang dari China,” sebutnya.
Sehingga, menurutnya Susiwijono, pemerintah terus memonitor dan memikirkan upaya-upaya dalam menghadapi hal itu, seperti melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan yang sedang didorong realisasinya.
Pada sisi lain, RUU Cipta Kerja yang sebelumnya Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) hingga saat ini terus menuai protes banyak pihak, baik oleh kalangan dan lembaga pegiat halal maupun dari kalangan pekerja atau buruh.*
