Hidayatullah.com — Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, laju suntikan vaksinasi Covid-19 mengalami penurunan dalam tiga pekan terakhir. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengatakan, salah satu faktor penyebab turunnya laju vaksinasi dikarenakan masyarakat ragu dengan jenis vaksin selain Sinovac.
“Laju vaksinasi tidak lagi menyentuh 2 juta suntikan. Pemerintah harus memeriksa faktor penyebabnya. Penurunan ini akan berdampak pada target capaian herd immunity, padahal kita masih sedang berlomba dengan transmisi virus,” ujar Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komisi IX DPR RI dalam keterangan media, Rabu (24/11/2021)
Pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan edukasi yang masif dan akurat pada masyarakat sehingga tidak terjadi penolakan terhadap vaksin selain Sinovac.
“Seharusnya ini dimitigasi sejak awal dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin lain, seperti, AstraZaneca dan Pfizer, yang sudah mendapat EUA juga aman,” ujarnya.
“Gandeng pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Jadikan mereka sebagai promotor yang secara tidak langsung bisa ‘menggaransi’ bahwa vaksin yang disuntikkan itu aman,” tambah Netty.
Baca Juga
Netty juga menyoroti adanya wacana pemberian vaksin booster gratis dan berbayar kepada masyarakat oleh pemerintah. “Saya setuju jika ini dilakukan dengan pertimbangan menurunnya efikasi vaksin dalam enam bulan. Namun jangan sampai vaksin booster berbayar ini menghilangkan kewajiban pemerintah untuk memberikan vaksin dosis lengkap secara gratis kepada masyarakat. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin dosis lengkap,” katanya.
Netty juga mempertanyakan capaian target vaksinasi terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak dan lansia. “Apakah target vaksinasi dengan sasaran kelompok rentan seperti, ibu hamil, anak-anak dan lansia sudah tercapai semuanya? Begitu juga dengan vaksin untuk sekolah dan penderita komorbid? Pemerintah perlu melaporkan capaian ini,” kata Netty.
Selain itu, Netty juga meminta pemerintah agar memastikan bahwa nasib vaksin booster jangan sampai seperti vaksin gotong royong yang tingkat realisasinya masih rendah. “Ini harus jadi perhatian dan catatan pemerintah sebelum merealisasikan vaksin booster berbayar,” ujar politisi perempuan Jawa Barat ini.
Netty pun mengingatkan pemerintah agar tetap waspada dan menyiapkan langkah antisipasi, utamanya menghadapi agenda natal dan tahun baru.
“Meskipun ada klaim bahwa 80 persen penduduk telah terinfeksi varian Delta melalui vaksinasi, namun bukan berarti kita aman dari ancaman gelombang ketiga. Sebab imunitas alamiah yang terbentuk tidak bisa diandalkan jika yang menyerang adalah strain virus baru,” ujarnya.
Langkah antisipasi yang harus diperhatikan pemerintah, kata Netty, antara lain dengan memperhatikan pengetatan mobilitas penduduk, menggenjot vaksinasi dan disiplin prokes. “Jangan sampai masyarakat lengah dan lupa prokes karena merasa sudah aman, dan akibatnya kita menuai gelombang ketiga,” tukasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
