Hamas Siap Serahkan Pemerintahan Independen yang Didukung Negara Islam dan Arab

Hidayatullah.com– Gerakan Hamas menyatakan kesiapannya untuk dialog damai terkait proposal perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, namun menolak tekanan dan ultimatum yang diberikan.

Hamas menegaskan bahwa proses perdamaian harus dilakukan dalam kerangka nasional Palestina dan keputusan penting, termasuk soal penyerahan senjata, harus berada di tangan pemerintahan nasional Palestina, bukan campur tangan asing.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada para mediator dan diberitakan Al Jazeera, pejuang Hamas menyatakan bahwa mereka telah melakukan “konsultasi luas untuk mencapai posisi yang bertanggung jawab” dalam merespon proposal Trump guna menghentikan konflik dan agresi penjajah ‘Israel’.

Hamas menyambut rencana tersebut secara prinsip dengan kesediaan membebaskan semua tahanan Israel sesuai mekanisme pertukaran dalam proposal, namun menekankan bahwa masa depan Gaza dan Palestina harus dibahas dalam kerangka kesepakatan nasional yang inklusif, bukan sepihak.

Mousa Abu Marzouk, pejabat senior Hamas, menegaskan: “Kami tidak akan pernah menerima siapa pun yang bukan warga Palestina untuk mengatur rakyat Palestina. Kami siap menyerahkan senjata kami kepada negara Palestina yang sah yang akan memerintah Gaza nantinya.”

Ia juga menyebut bahwa target penyerahan tahanan Israel dalam waktu 72 jam tidak realistis dan mendesak agar tekanan dari Amerika Serikat dilonggarkan dalam rangka menciptakan masa depan yang positif bagi rakyat Palestina.

Tidak Tunduk Tekanan

Sehari sebelumnya, pada Jumat (2/10/2025), anggota biro politik Hamas Mohammad Nazzal menolak tekanan Presiden Trump yang memberikan deadline hari Ahad ini bagi Hamas menerima rencana tersebut.

Nazzal menegaskan, “Kami tidak akan tunduk pada tekanan, ancaman, atau ultimatum,” dan menyatakan bahwa Hamas mencari ruang dialog yang mengedepankan kepentingan rakyat Palestina.  Ia juga mengingatkan, “Waktu adalah darah,” menandakan urgensi menghentikan pembantaian yang terus berlangsung.

Proposal Trump mengandung rencana pembentukan badan teknokratik yang didukung Arab dan Islam untuk mengelola Gaza, sekaligus menuntut pelucutan senjata oleh Hamas dalam proses pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Namun, Hamas menyatakan siap memenuhi persyaratan ini hanya jika sesuai dengan kerangka nasional Palestina dan resolusi internasional terkait.

Presiden Trump telah memberikan ultimatum hingga Ahad (5/10/2025) sore bagi Hamas untuk menyetujui rencana tersebut. Trump menyatakan bahwa kegagalan menerima proposal akan membuka “gerbang neraka” bagi kelompok itu.

Namun pernyataan Hamas menegaskan bahwa negosiasi yang benar-benar bermakna haruslah dihormati tanpa tekanan demi mengakhiri penderitaan rakyat Gaza.

Meski Hamas tidak menyetujui seluruh isi proposal, telah membuka pintu dialog dan menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengakhiri perang di Gaza. Namun, kenyataan bahwa negosiasi lanjutan masih diperlukan menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik dan keamanan di kawasan tersebut.

Isi Tanggapan Hamas menyebutkan sejumlah poin penting:

Hamas mengumumkan sejumlah poin persetujuan dan penekanan dalam tanggapannya:

1.  Pertukaran Tahanan: Menyatakan kesediaan untuk melepaskan semua tahanan Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sesuai usulan Trump, sebagai bagian dari upaya menghentikan perang dan menarik pasukan.

2.  Kesiapan Bernegosiasi: Menegaskan kesiapan “segera” untuk masuk dalam perundingan melalui mediator guna mendiskusikan semua detail perjanjian.

3.  Tata Kelola Gaza: Sepakat untuk menyerahkan pemerintahan Gaza kepada sebuah badan Palestina yang terdiri dari para independen, berdasarkan kesepakatan nasional dan dengan dukungan Arab-Islam.

4.  Masa Depan Gaza dan Palestina: Menekankan bahwa bagian dalam proposal Trump mengenai masa depan Gaza dan hak rakyat Palestina harus dibahas dalam kerangka nasional Palestina yang komprehensif, di mana Hamas akan berpartisipasi secara bertanggung jawab.

Sejak awal genosida pada 7 Oktober 2023, lebih dari 66.000 warga Palestina telah menjadi syahid akibat agresi militer zionis – ‘Israel’ dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat, termasuk banyak anak-anak dan perempuan. Hamas menegaskan bahwa perdamaian yang adil hanya dapat tercapai dengan kedaulatan dan kemerdekaan yang dihormati, bukan melalui tekanan atau paksaan.*