Hidayatullah.com— Setelah dimulainya gencatan senjata pada 10 Oktober 2025, Hamas dilaporkan berhasil merebut kembali kendali administratif dan keamanan di Jalur Gaza dengan cepat dan terorganisasi.
Menurut sumber militer ‘Israel’ yang dikutip harian Haaretz, gerakan itu segera “mengaktifkan kembali lembaga pemerintahan dan keamanan” di wilayah tersebut serta menempatkan kader-kadernya pada posisi strategis.
Sumber ‘Israel’ itu menambahkan bahwa pasukan polisi yang dikelola Hamas telah kembali beroperasi secara bebas di lapangan, dan sejauh ini tidak ada protes besar atau oposisi internal yang berarti terhadap Hamas, meskipun kerusakan fisik besar dan kondisi kemanusiaan masih sangat sulit pascaperang.
Lebih lanjut, kelompok-kelompok yang sebelumnya didukung ‘Israel’ sebagai alternatif Hamas disebut telah hancur atau “dibersihkan.”
Media-media Arab melaporkan bahwa sejumlah kelompok kriminal penghianat yang didukung senjata oleh penjajah ‘Israel’ — banyak yang diringkus dan ditumpas.
Baca Juga
“Geng-geng itu menjarah bantuan dan membunuh warga di bawah perlindungan pendudukan (‘Israel’),” ujar seorang sopir truk di Gaza kepada Gulf News.
Operasi Keamanan dan Penumpasan “Pengkhianat”
Dalam laporan media internasional, Hamas menjalankan operasi militer internal yang terlihat sebagai upaya memulihkan kekuasaan.
Anggota keamanan Hamas mengejar dan menghadapi kelompok “pengkhianat” atau “kolaborator” dengan ‘Israel’, sambil melakukan penggerebekan di wilayah yang sebelumnya dikosongkan oleh pasukan ‘Israel’.
“Saluran Telegram yang terkait dengan Hamas mengatakan bahwa Hamas telah menargetkan ‘kolaborator dan pengkhianat’ yang bekerja sama dengan ‘Israel’.”
Salah satu kelompok besar yang disebut-sebut terlibat adalah klan Doghmush. Media melaporkan bentrokan bersenjata antara Hamas dan milisi keluarga tersebut.
“Geng yang dipimpin Hussam Doghmush dikenal karena menjarah konvoi bantuan dan merampok rumah-rumah yang ditinggalkan di wilayah yang sebelumnya dikuasai militer ‘Israel’,” tambah Gulf News.
“Tidak seorang pun diizinkan merusak keamanan publik atau hak-hak warga,” demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikelola Hamas dalam sebuah pernyataan keras.
Bagi ‘Israel’, pengambilalihan kembali kekuasaan oleh Hamas dianggap sebagai hambatan utama terhadap rencana pascaperang yang menginginkan pelucutan senjata Hamas dan pembentukan pemerintahan sipil non-partisan di Gaza.
Padahal sebelumnya, Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui telah mendukung sejumlah klan di Gaza yang guna melawan Hamas.
“Atas saran pejabat keamanan, kami mengaktifkan klan-klan di Gaza yang menentang Hamas. Apa salahnya?,” ujarnya dikutip The Guardian.
Sementara itu Hamas menegaskan keberhasilanya menggelar operasi yang merupakan bagian dari “kampanye penegakan hukum dan operasi berkelanjutan untuk menindak ‘sarang-sarang pengkhianatan’.
Dalam pernyataannya, Hamas juga menyebut bahwa beberapa anggota kelompok Abu Syabab telah ditangkap, dan peralatan serta perlengkapan militer yang digunakan dalam kegiatan sabotase mereka berhasil disita.
Gerakan Hamas baru-baru ini membentuk pasukan keamanan baru bernama ‘Radaa’, dengan tujuan sebagai upaya untuk “menegakkan ketertiban dan keamanan publik” di wilayah Gaza.
Sejak kesepakatan gencatan senjata dicapai di Jalur Gaza setelah genosida dua tahun, pasukan keamanan Hamas telah berusaha untuk kembali ke jalan-jalan untuk menegaskan kekuasaannya pada situasi di daerah kantong Palestina yang hancur.
Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional di wilayah Gaza bahkan mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah membuka pintu untuk amnesti bagi anggota “Geng Kriminal” yang didukung ‘Israel’ dan banyak terlibat dalam pertumpahan darah dan menuntut mereka yang menolak menyerah kepada dinas keamanan, menurut sumber lokal.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
