Rabu, 19 Oktober 2005
Hidayatullah.com— Anggota Komnas HAM, Salahuddin Wahid, berharap pemerintah tidak lagi membuka front dengan umat Islam dengan memata-matai pesantren. Menurut Gus Solah, pemerintah harus segera mengurungkan niatnya melakukan cara-cara Orde Baru, apalagi sekedar memenuhi pesanan asing.
”Saya kira, janganlah sampai dilakukan. Sebab, kalau itu terjadi lagi, kiamat lah kita semua. Artinya, pemerintah kembali lagi berseteru dengan umat Islam,” kata Gus Solah di sela-sela acara diskusi ”Satu Tahun Pemerintahan SBY-JK” yang diselenggarakan Forum Indonesia Bersatu (FIB), di Jakarta, Selasa (18/10).
Tindakan memata-matai pesantren, kata Gus Solah, akan mengorek luka lama yang traumatis, di mana umat Islam dipandang sebagai seteru. Khususnya, kata dia, periode 1970-1990-an.
Salahuddin mengatakan, mengaitkan Islam dengan terorisme merupakan sikap gegabah. Sebab, kata anggota Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ini, ajaran Islam –termasuk yang diajarkan di pesantren-pesantren– jelas tidak membenarkan tindakan terorisme. ”Jadi, jangan curiga berlebihan. Apalagi sekedar bertujuan melayani kepentingan pihak luar,” sindirnya.
Baca Juga
Kecaman terhadap pemerintah juga datang dari berbagai kalangan. Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Abdul Asri Harahap bahkah mengajak rakyat Indonesia mengingatkan pemerintah secara bersama-sama agar tidak kembali sewenang-wenang seperti zaman Orde Baru.
"Kami tidak yakin pemerintah akan menggunakan cara-cara seperti pembatasan pesantren dalam memberantas terorisme. Tapi jika ada langkah pemerintah yang menjurus ke sana, mari kita ingatkan bersama-sama," kata anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI, di Jakarta, Selasa, (18/10).
Kecaman juga datang dari Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid dan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Maraknya kritik tajam kepada pemerintah terjadi setelah munculnya pernyataan Wapres Jusuf Kalla saat buka puasa bersama KAHMI di kantor Wapres, Sabtu (15/10) lalu yang akan melakukan pembatasan terhadap pesantren dan akan menerapkan keamanan gaya Orba.
Pernyataan Wapres juga didukung dengan komentar Kepala Desk Antiteror Irjen Ansyaad Mbai dalam sebuah wawancaranya di Tempo, edisi 16 Oktober 2005 yang menuduh 50% khobah Jum’at dipenuhi kebencian dan dirinya berjanji akan menangkap para khatib jika ada yang melaporkan.
Pernyataan ini sempat membuat protes ulama senior NU, KH Yusuf Hasyim (Pak Ud) dan meminta Kapolri Jenderal Pol Sutanto untuk menindak tegas. (ant/rep/cha)
