Hidayatullah.com—Kementerian Luar Negeri India telah menolak film dokumenter BBC tentang Perdana Menterinya, Narendra Modi, yang kepemimpinannya dipertanyakan selama kerusuhan Gujarat 2002, karena dianggap sebagai propaganda.
Menurut laporan Al Jazeera, Modi adalah Kepala Menteri negara bagian barat Gujarat selama kerusuhan komunal yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, kebanyakan Muslim. Kekerasan pecah setelah kereta yang membawa peziarah Hindu terbakar, menewaskan 59 orang.
Laporan investigasi Inggris yang ditampilkan dalam serial dokumenter tersebut menyebut peristiwa tersebut sebagai kampanye kekerasan sistematis yang memiliki semua ciri pembersihan etnis dan menempatkan tanggung jawab langsung pada Modi. Namun, laporan pemerintah Inggris tidak pernah dipublikasikan sampai terungkap dalam film dokumenter tersebut.
Menurut sebuah film dokumenter yang dirilis pada hari Selasa, tim investigasi menuduh Modi mencegah polisi menghentikan kekerasan yang ditujukan kepada umat Islam. Sumber itu mengklaim, Modi juga secara khusus menginstruksikan pihak berwenang untuk tidak ikut campur.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bagchi menyebut film dokumenter BBC sebagai propaganda yang dimaksudkan untuk keberpihakan, kurangnya objektivitas, dan pemikiran kolonial yang berkelanjutan terlihat jelas di dalamnya. “Itu membuat kami bertanya-tanya tentang agenda di baliknya dan kami tidak ingin menghargai upaya tersebut,” katanya dalam konferensi pers.
Baca Juga
BBC mengatakan film dokumenter itu diteliti dengan cermat dan melibatkan berbagai suara dan opini termasuk umpan balik dari orang-orang di Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi.
“Kami menawarkan kepada pemerintah India hak untuk menanggapi isu-isu yang diangkat dalam seri tersebut, namun menolak untuk menanggapi,” kata juru bicara BBC.
Blokir
India yang marah akhirnya memblokir penayangan film dokumenter BBC tersebut. India juga melarang warga membagikan klip film tersebut melalui media sosial.
Melansir Reuters yang mengutip Kanchan Gupta, penasihat pemerintah yang menulis di akun Twitter-nya pada hari Sabtu (21/1/2023), arahan untuk memblokir klip agar tidak dibagikan telah dikeluarkan menggunakan kekuatan darurat yang tersedia bagi pemerintah di bawah aturan teknologi informasi negara itu.
Meskipun BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, video tersebut diunggah di beberapa saluran YouTube, kata Gupta. Pemerintah telah mengeluarkan perintah kepada Twitter untuk memblokir lebih dari 50 tweet yang terhubung ke video dokumenter tersebut dan YouTube telah diperintahkan untuk memblokir unggahan video tersebut, kata Gupta.*
