Hidayatullah.com – Sebuah serikat pekerja dermaga Maroko telah menyerukan aksi boikot terhadap Maersk Nexoe, sebuah kapal kargo Denmark yang diyakini mengakut peralatan militer AS ke ‘Israel’.
Serikat pekerja yang berafiliasi dengan Serikat Buruh Maroko (UMT) itu menyerukan para pekerja di Pelabuhan Casablanca untuk menolak melayani kapal tersebut, yang dijadwalkan akan berlabuh pada 18 April.
Siapapun yang memfasilitasi perjalanan kapal tersebut, lanjut kelompok itu, akan dianggap sebagai “kaki tangan langsung dalam perang genosida terhadap rakyat Palestina.”
Mereka juga menyerukan pihak berwenang untuk mencegah kapal tersebut berlabuh di Casablanca atau Tangier Med, pelabuhan terbesar di Maroko.
Seruan para buruh itu senada dengan fatwa yang dikeluarkan ulama gerakan Al-Adl Wal Ihssan, yang melarang berlabuhnya kapal pengangkut senjata ke ‘Israel’ dan menyebut tindakan tersebut sebagai pengkhianatan berat terhadap masyarakat Muslim.
Maersk Nexoe diyakini memfasilitasi pengangkutan suku cadang untuk jet tempur F-35 ke ‘Israel’, menurut laporan Declassified UK. Peralatan tersebut dilaporkan dimuat di Houston dengan kapal Maersk Detroit yang berbendera AS dan sedang dalam perjalanan ke pangkalan udara Nevatim di ‘Israel’ selatan.
Nevatim adalah markas skuadron F-35 ‘Israel’, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan perang di Gaza, tambah Declassified UK.
Maersk Detroit diperkirakan akan berlabuh di Tangier pada 20 April, memindahkan muatannya ke Nexoe, yang kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Haifa.
Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) cabang Maroko telah mendokumentasikan berlabuhnya beberapa kapal Maersk di pelabuhan Maroko, yang mencurigai adanya keterlibatan dalam pengiriman ulang senjata. Mereka berpendapat bahwa embargo militer terhadap ‘Israel’ merupakan kewajiban hukum menurut hukum internasional.
“Embargo militer terhadap negara yang bersalah atas pendudukan militer ilegal, apartheid, dan genosida yang masuk akal merupakan kewajiban hukum menurut hukum internasional, bukan masalah kebijaksanaan politik,” kata gerakan BDS dalam sebuah pernyataan kepada New Arab.
Penentangan publik terhadap perang dan hubungan Maroko dengan ‘Israel’ telah meningkat, dengan demonstrasi di kota-kota seperti Rabat, Casablanca, dan Tangier yang menyerukan pemutusan hubungan diplomatik dan komersial dengan Tel Aviv.
Meskipun parlemen menyerukan gencatan senjata, pemerintah Maroko belum menanggapi laporan pengiriman senjata atau tuntutan serikat pekerja secara terbuka.
Pada bulan Desember 2020, Maroko menandatangani Perjanjian Abraham yang ditengahi AS untuk menormalisasi hubungan dengan ‘Israel’. Sebagai gantinya, AS mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.*